Kalla: Pemerintah Yogyakarta Demokratis

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Presiden M Jusuf Kalla di sela-sela Pencanangan Pemulihan Dini Merapi, Sabtu (11/12/2010) di Yogyakarta, mengungkapkan, keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta harus dijaga. Apalagi, selama ini pemerintahan DIY sudah berjalan demokratis.

Kalla mengakui, meski saat ini pemerintah memiliki pandangan sendiri mengenai keistimewaan DIY, melalui rancangan undang-undang tentang Keistimewaan DIY, isinya harus dibicarakan dengan DPR dan rakyat. Sultan juga harus diajak bicara.

Menurut Kalla, Pemerintah Provinsi DIY di bawah kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono (HB) X amat merakyat. ”Itulah keistimewaan DIY,” katanya. Ia juga tak sependapat jika Sultan HB X tidak boleh berpolitik.

Dukungan dari Papua

Secara terpisah, dukungan terhadap penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY sebagai wujud keistimewaan DIY terus mengalir. Sabtu, tokoh masyarakat adat Mimika, Papua, yang juga mantan Ketua DPRD Timika, Yopi Kilangin, mewakili warga Papua, mendukung penetapan Sultan HB X dan Sri Paku Alam IX sebagai Gubernur dan Wagub DIY.

Yopi menemui Sultan HB X, yang juga raja Keraton Yogyakarta, untuk menyampaikan dukungan warga Mimika terhadap keistimewaan DIY di kantor Gubernur DIY. Ia juga menyatakan dukungan terhadap perjuangan keistimewaan DIY dengan bertemu perwakilan paguyuban lurah dan dukuh DIY.

Menurut Yopi, RUU Keistimewaan DIY jangan sampai melenceng dari aspirasi warga DIY dan sistem pemerintahan yang berjalan selama ini. ”Tetapkan saja apa yang sudah jalan. Kami di Papua sangat mendukung perjuangan warga DIY,” ujarnya.

Menurut Yopi, warga Papua terkejut karena ternyata DIY sebagai ”anak sulung” Negara Kesatuan Republik Indonesia pun diperlakukan tidak adil oleh pemerintah pusat. Apabila hal itu dibiarkan, daerah lain juga bisa tidak dihargai pusat.

Sultan HB X berterima kasih atas dukungan terhadap DIY itu. Ia mengatakan, hingga kini belum mendapatkan draf RUU Keistimewaan DIY yang disusun pemerintah.

Sabtu, perwakilan lurah dan dukuh seluruh DIY juga berkumpul di rumah adik Sultan HB X, GBPH Prabukusumo, yang mengundurkan diri dari jabatan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DIY. Seluruh lurah dan dukuh se-DIY, bersama Prabukusumo, akan menggelar orasi dan berunjuk rasa pada rapat paripurna DPRD DIY pada Senin.

Prabukusumo minta seluruh elemen masyarakat pendukung keistimewaan tegas bersikap terkait penetapan gubernur dan wagub. Ketua Paguyuban Dukuh DIY Semar Sembogo Sukiman menegaskan, perjuangan keistimewaan DIY tidak akan pernah berhenti. (RWN/WKM)