Ketika Rakyat Diabaikan

Kondisi senyap juga terasa di bagian utara pulau yang telah dibeli oleh Pemprov Kepri. Dari 30 rumah yang dibangun Pemerintah Kabupaten Lingga, Kepri, melalui program transmigrasi lokal, 24 di antaranya sudah kosong. Para penghuni rumah itu hanya akan datang ketika petugas pembawa bantuan bahan makanan tiba. Setelah menerima jatah bantuan, mereka kembali meninggalkan pulau.

Abdullah, Kepala Dusun Berhala untuk wilayah Kepri, mengatakan, dirinya pernah singgah pada 1987 dan mendapati pulau ini hanya dihuni 7 keluarga nelayan asal pulau-pulau sekitarnya. Ketika ia kembali lagi untuk menetap pada 2006, Pulau Berhala telah ramai karena saat itu Pemprov Kepri mengadakan program transmigrasi lokal bagi 30 keluarga. Namun, dua tahun kemudian warga pendatang tersebut pergi meninggalkan Pulau Berhala.

Pulau sengketa

Diperebutkan oleh dua provinsi, Jambi dan Kepri, Pulau Berhala berikut penduduk di daerah ini terkena imbas negatifnya. Tiap pihak merasa paling berhak atas pulau itu. Berbagai argumentasi pun disodorkan.

Selain secara geografis lebih dekat ke wilayahnya, klaim Jambi juga didasarkan pada keberadaan makam Paduko Berhala, Raja Melayu Jambi, di pulai ini. Sementara pihak Kepri, selain mengacu ke Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga, juga menyodorkan fakta sejarah bahwa dulu Pulau Berhala di bawah wewenang Sultan Lingga.

Atas sengketa tersebut, Menteri Dalam Negeri menyatakan status quo sehingga berdampak pada terhentinya sejumlah rencana pembangunan di pulau ini. Namun, terlepas dari status quo itu, sejak 2006 Jambi melalui Pemkab Tanjung Jabung Timur tidak menganggarkan dana pembangunan apa pun untuk pulau ini. Dana bantuan bahan makanan dan lainnya untuk masyarakat Jambi di sana juga tidak dianggarkan.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jambi Didy Wurjanto mengakui, pihaknya pun tidak mengalokasikan dana pembangunan kepariwisataan untuk Berhala. Untuk tahun 2011, hanya diajukan dana untuk kegiatan promosi kepariwisataan.

Apa pun situasinya kini, otonomi cenderung alpa bahwa kita satu negara. Pulau Berhala dan rakyat yang bermukim di sana akhirnya terabaikan. Sampah menyebar di pulau itu, dermaga rusak berkarat, bangunan sekolah dan puskesmas senyap, rumah-rumah sunyi, dan paham otonomi yang ngawur menggerogoti kesejahteraan rakyat.