Wapres: Pemerintah Harus Siap

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla menyatakan, pemerintah harus menyiapkan diri menghadapi bencana gempa bumi seberapa pun tingginya skala bencana. Termasuk gempa bumi yang terjadi di Padang, Pariaman dan sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat yang berkekuatan 7,6 SR sebagaimana dilaporkan Direktorat Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.

Sebagai bukti dari kesiapan tersebut, Wapres Kalla telah memimpin rapat kabinet terbatas perihal penanganan bencana. Kesiapan itu juga ditunjukkan dengan diputuskan upaya tanggap darurat selama dua bulan yang dimulai Kamis (1/10) esok. Demikian disampaikan Wapres Kalla dalam keterangan pers, seusai memimpin rapat kabinet terbatas di kediaman dinasnya di Jakarta, Rabu (30/9) malam.

"Untuk memimpin upaya tanggap darurat, Kamis (1/10) subuh, Kepala Penanggulangan Bencana akan memimpin bersama dengan Menko Perekonomian beserta lima menteri lainnya ke lokasi bencana," kata Wapres. Lima menteri itu adalah Menhub Jusman Syafii Jamal, Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, dan Mensos Bachtiar Chamsyah.

Selaku Pelaksana Tugas Presiden, Wapres menggelar rapat kabinet terbatas untuk merespon terjadinya gempa di Sumatera Barat, yang terjadi sore hari pukul 17.16 petang. Hadir dalam rapat itu, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menteri Keuangan yang juga Pelaksana Tugas Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perhubungan Jusman Safeii Djamal, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro.

Juga hadir Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, Menteri Perindustrian Fahmi Idris serta Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar,  Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Syamsul Maarif.

Dengan Rapat tersebut, Wapres Kalla batal menghadiri  acara peringatan Hari Nasional Kerajaan Arab Saudi dan perpisahan anggota DPR RI periode 2004-2009 di Gedung DPR.