Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah Suap, Emir Moeis Siap Sumpah Pocong

Kompas.com - 06/08/2009, 21:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Panitia Anggaran DPR Emir Moeis mengaku mengetahui perihal usulan anggota DPR, termasuk dirinya, untuk proyek infrastruktur baru dari anggaran stimulus fiskal yang ditawarkan pemerintah melalui Departemen Keuangan.

Namun, itu bukan sebuah pembagian rezeki ke kantong masing-masing anggota DPR untuk bancakan, melainkan usulan anggota DPR terhadap proyek-proyek baru untuk kepentingan daerah pemilihannya masing-masing. Ia melanjutkan, itu juga bukan suap. Karena itu, jika dirasa perlu, ia siap jika harus jalani sumpah pocong.

"Seperti saya, saya mengusulkan proyek baru untuk konstituen saya di Kalimantan Timur, yaitu antara lain proyek perbaikan jalan antara Sangata dan Bontang. Proyek tersebut senilai Rp 20 miliar. Lalu, proyek jalan di perbatasan Kaltim sebelah utara dengan Malaysia, yaitu proyek jalan Simpang Garis," ujar Emir, saat ditanya Kompas di Jakarta, Kamis (5/8) sore.

Menurut Emir, meskipun proyek itu usulan anggota DPR, bukan berarti untuk penanganan dan tendernya dipegang anggota DPR. "Sepenuhnya proses tender, pengadaan, dan lainnya ditangani sendiri oleh Departemen Pekerjaan Umum. Saya sama sekali tidak ikut-ikutan dalam urusan proyeknya, apalagi mencari-cari kickback (uang komisi)," tambah Emir.

Emir mengatakan, dengan proyek-proyek yang diusulkan DPR untuk kepentingan daerah pemilihannya masing-masing, penyerapan anggarannya justru mencapai 100 persen. "Karena, pengawasan banyak dilakukan para pihak, mulai dari pemerintah, BPK sampai konstituen di daerah pemilihannya masing-masing," lanjut Emir.

"Jadi, tidak benar ada bagi-bagi uang ke kantong sendiri untuk bancakan. Yang ada permintaan proyek untuk kepentingan daerah dan membangun daerah. Kalau ada yang terima untuk kantong sendiri, saya tidak tahu," papar Emir.

Mengenai pembagian proyek sesuai proporsi jumlah kursi, Emir menilai bahwa hal tersebut wajar jika fraksi-fraksi besar, seperti PDI Perjuangan dan Golkar, mendapat bagian besar karena jumlah kursi di DPR-nya besar.

Ditanya bagaimana dengan pernyataan terdakwa Abdul Hadi Djamal yang menuding Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR asal Fraksi Partai Demokrat Jhony Allen tidak jujur dalam kesaksiannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (5/8) lalu, Emir menjawab, "Silakan tanya Pak Johny Allen sendiri. Dia pasti bisa menjawabnya karena dia Ketua Panitia Kerja (Panja) DPR yang membahas anggaran stimulus fiskal."

Dimintai komentarnya perihal sumpah pocong yang akan dijalani Abdul Hadi Djamal untuk memperkuat keterangannya, Emir mempersilakan karena itu haknya. "Kalau perlu saya juga bisa sumpah pocong untuk itu," Emir menambahkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com