JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Panitia Anggaran DPR Emir Moeis mengaku mengetahui perihal usulan anggota DPR, termasuk dirinya, untuk proyek infrastruktur baru dari anggaran stimulus fiskal yang ditawarkan pemerintah melalui Departemen Keuangan.
Namun, itu bukan sebuah pembagian rezeki ke kantong masing-masing anggota DPR untuk bancakan, melainkan usulan anggota DPR terhadap proyek-proyek baru untuk kepentingan daerah pemilihannya masing-masing. Ia melanjutkan, itu juga bukan suap. Karena itu, jika dirasa perlu, ia siap jika harus jalani sumpah pocong.
"Seperti saya, saya mengusulkan proyek baru untuk konstituen saya di Kalimantan Timur, yaitu antara lain proyek perbaikan jalan antara Sangata dan Bontang. Proyek tersebut senilai Rp 20 miliar. Lalu, proyek jalan di perbatasan Kaltim sebelah utara dengan Malaysia, yaitu proyek jalan Simpang Garis," ujar Emir, saat ditanya Kompas di Jakarta, Kamis (5/8) sore.
Menurut Emir, meskipun proyek itu usulan anggota DPR, bukan berarti untuk penanganan dan tendernya dipegang anggota DPR. "Sepenuhnya proses tender, pengadaan, dan lainnya ditangani sendiri oleh Departemen Pekerjaan Umum. Saya sama sekali tidak ikut-ikutan dalam urusan proyeknya, apalagi mencari-cari kickback (uang komisi)," tambah Emir.
Emir mengatakan, dengan proyek-proyek yang diusulkan DPR untuk kepentingan daerah pemilihannya masing-masing, penyerapan anggarannya justru mencapai 100 persen. "Karena, pengawasan banyak dilakukan para pihak, mulai dari pemerintah, BPK sampai konstituen di daerah pemilihannya masing-masing," lanjut Emir.
"Jadi, tidak benar ada bagi-bagi uang ke kantong sendiri untuk bancakan. Yang ada permintaan proyek untuk kepentingan daerah dan membangun daerah. Kalau ada yang terima untuk kantong sendiri, saya tidak tahu," papar Emir.
Mengenai pembagian proyek sesuai proporsi jumlah kursi, Emir menilai bahwa hal tersebut wajar jika fraksi-fraksi besar, seperti PDI Perjuangan dan Golkar, mendapat bagian besar karena jumlah kursi di DPR-nya besar.
Ditanya bagaimana dengan pernyataan terdakwa Abdul Hadi Djamal yang menuding Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR asal Fraksi Partai Demokrat Jhony Allen tidak jujur dalam kesaksiannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (5/8) lalu, Emir menjawab, "Silakan tanya Pak Johny Allen sendiri. Dia pasti bisa menjawabnya karena dia Ketua Panitia Kerja (Panja) DPR yang membahas anggaran stimulus fiskal."
Dimintai komentarnya perihal sumpah pocong yang akan dijalani Abdul Hadi Djamal untuk memperkuat keterangannya, Emir mempersilakan karena itu haknya. "Kalau perlu saya juga bisa sumpah pocong untuk itu," Emir menambahkan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.