Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah Suap, Emir Moeis Siap Sumpah Pocong

Kompas.com - 06/08/2009, 21:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Panitia Anggaran DPR Emir Moeis mengaku mengetahui perihal usulan anggota DPR, termasuk dirinya, untuk proyek infrastruktur baru dari anggaran stimulus fiskal yang ditawarkan pemerintah melalui Departemen Keuangan.

Namun, itu bukan sebuah pembagian rezeki ke kantong masing-masing anggota DPR untuk bancakan, melainkan usulan anggota DPR terhadap proyek-proyek baru untuk kepentingan daerah pemilihannya masing-masing. Ia melanjutkan, itu juga bukan suap. Karena itu, jika dirasa perlu, ia siap jika harus jalani sumpah pocong.

"Seperti saya, saya mengusulkan proyek baru untuk konstituen saya di Kalimantan Timur, yaitu antara lain proyek perbaikan jalan antara Sangata dan Bontang. Proyek tersebut senilai Rp 20 miliar. Lalu, proyek jalan di perbatasan Kaltim sebelah utara dengan Malaysia, yaitu proyek jalan Simpang Garis," ujar Emir, saat ditanya Kompas di Jakarta, Kamis (5/8) sore.

Menurut Emir, meskipun proyek itu usulan anggota DPR, bukan berarti untuk penanganan dan tendernya dipegang anggota DPR. "Sepenuhnya proses tender, pengadaan, dan lainnya ditangani sendiri oleh Departemen Pekerjaan Umum. Saya sama sekali tidak ikut-ikutan dalam urusan proyeknya, apalagi mencari-cari kickback (uang komisi)," tambah Emir.

Emir mengatakan, dengan proyek-proyek yang diusulkan DPR untuk kepentingan daerah pemilihannya masing-masing, penyerapan anggarannya justru mencapai 100 persen. "Karena, pengawasan banyak dilakukan para pihak, mulai dari pemerintah, BPK sampai konstituen di daerah pemilihannya masing-masing," lanjut Emir.

"Jadi, tidak benar ada bagi-bagi uang ke kantong sendiri untuk bancakan. Yang ada permintaan proyek untuk kepentingan daerah dan membangun daerah. Kalau ada yang terima untuk kantong sendiri, saya tidak tahu," papar Emir.

Mengenai pembagian proyek sesuai proporsi jumlah kursi, Emir menilai bahwa hal tersebut wajar jika fraksi-fraksi besar, seperti PDI Perjuangan dan Golkar, mendapat bagian besar karena jumlah kursi di DPR-nya besar.

Ditanya bagaimana dengan pernyataan terdakwa Abdul Hadi Djamal yang menuding Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR asal Fraksi Partai Demokrat Jhony Allen tidak jujur dalam kesaksiannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (5/8) lalu, Emir menjawab, "Silakan tanya Pak Johny Allen sendiri. Dia pasti bisa menjawabnya karena dia Ketua Panitia Kerja (Panja) DPR yang membahas anggaran stimulus fiskal."

Dimintai komentarnya perihal sumpah pocong yang akan dijalani Abdul Hadi Djamal untuk memperkuat keterangannya, Emir mempersilakan karena itu haknya. "Kalau perlu saya juga bisa sumpah pocong untuk itu," Emir menambahkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Nasional
Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Nasional
Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Nasional
Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Nasional
Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Nasional
Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Nasional
Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Nasional
KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

Nasional
Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Nasional
Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Nasional
56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

Nasional
Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Nasional
Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Nasional
Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com