Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Theo: Alutsista TNI Sangat Parah

Kompas.com - 20/05/2009, 17:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi I DPR RI Theo L Sambuaga di Jakarta, Rabu (20/5), menyatakan, secara keseluruhan alat utama sistem persenjataan atau alutsista yang dimiliki semua angkatan di lingkup Tentara Nasional Indonesia sudah sangat parah dan benar-benar memprihatinkan.

"Kecelakaan beruntun yang dialami beberapa pesawat angkut milik TNI Angkatan Udara (AU) sejak Januari 2009, dan yang terbaru tadi pagi menewaskan hampir 90 prajurit, termasuk seorang berpangkat marsekal (jenderal) beserta beberapa keluarga sipil mereka, mencerminkan betapa parahnya alutsista TNI kita itu," katanya.

Komisi I DPR RI, katanya, telah berulang-ulang mengingatkan kepada Pemerintah RI agar jangan mengabaikan perbaikan dan pengadaan alutsista itu. "Benar ada prioritas untuk sektor-sektor ekonomi tertentu, tetapi keadaan yang alutsista kita yang sebenar-benarnya sudah sangat parah," katanya.

Karena itu, dengan menyampaikan rasa berduka sedalam-dalamnya kepada pihak keluarga korban jatuhnya pesawat Hercules itu, Theo Sambuaga mendesak Pemerintah RI untuk melakukan audit menyeluruh atas seluruh alutsista milik TNI.

"Ini harus segera. Sesungguhnya hal ini sudah berulang-ulang kami desak, tetapi kali ini tidak ada tawar-menawar lagi. Semua alutsista wajib diaudit, apakah itu pesawat angkut, patroli, tempur (di lingkup TNI AU), atau di jajaran TNI Angkatan Laut (AL) seperti kapal angkut, patroli, tempur, pemburu, radar, dan lain-lain. Termasuk di lingkungan TNI Angkatan Darat (AD) berupa kendaraan taktis (rantis) dan seterusnya," ujarnya.

Hasil audit itu, katanya, harus segera diketahui untuk memastikan mana alutsista berusia tua yang tidak lagi layak operasional dan harus dibesituakan saja. "Jangan lagi dipaksa-paksa alutsista tua diperbaiki seadanya lalu dioperasikan secara nekat. Kalau memang kondisi pesawat itu masih memungkinkan, bisa dioperasikan dengan beberapa catatan atau metode khusus," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com