Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Theo: Alutsista TNI Sangat Parah

Kompas.com - 20/05/2009, 17:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi I DPR RI Theo L Sambuaga di Jakarta, Rabu (20/5), menyatakan, secara keseluruhan alat utama sistem persenjataan atau alutsista yang dimiliki semua angkatan di lingkup Tentara Nasional Indonesia sudah sangat parah dan benar-benar memprihatinkan.

"Kecelakaan beruntun yang dialami beberapa pesawat angkut milik TNI Angkatan Udara (AU) sejak Januari 2009, dan yang terbaru tadi pagi menewaskan hampir 90 prajurit, termasuk seorang berpangkat marsekal (jenderal) beserta beberapa keluarga sipil mereka, mencerminkan betapa parahnya alutsista TNI kita itu," katanya.

Komisi I DPR RI, katanya, telah berulang-ulang mengingatkan kepada Pemerintah RI agar jangan mengabaikan perbaikan dan pengadaan alutsista itu. "Benar ada prioritas untuk sektor-sektor ekonomi tertentu, tetapi keadaan yang alutsista kita yang sebenar-benarnya sudah sangat parah," katanya.

Karena itu, dengan menyampaikan rasa berduka sedalam-dalamnya kepada pihak keluarga korban jatuhnya pesawat Hercules itu, Theo Sambuaga mendesak Pemerintah RI untuk melakukan audit menyeluruh atas seluruh alutsista milik TNI.

"Ini harus segera. Sesungguhnya hal ini sudah berulang-ulang kami desak, tetapi kali ini tidak ada tawar-menawar lagi. Semua alutsista wajib diaudit, apakah itu pesawat angkut, patroli, tempur (di lingkup TNI AU), atau di jajaran TNI Angkatan Laut (AL) seperti kapal angkut, patroli, tempur, pemburu, radar, dan lain-lain. Termasuk di lingkungan TNI Angkatan Darat (AD) berupa kendaraan taktis (rantis) dan seterusnya," ujarnya.

Hasil audit itu, katanya, harus segera diketahui untuk memastikan mana alutsista berusia tua yang tidak lagi layak operasional dan harus dibesituakan saja. "Jangan lagi dipaksa-paksa alutsista tua diperbaiki seadanya lalu dioperasikan secara nekat. Kalau memang kondisi pesawat itu masih memungkinkan, bisa dioperasikan dengan beberapa catatan atau metode khusus," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com