Hentikan Arus Orang Rohingya

JAKARTA, JUMAT — Indonesia meminta negara asal orang-orang Rohingya untuk menghentikan arus keluar para pengungsi. Perlakuan tidak manusiawi di negara asal dan negara transit akan membebani negara anggota ASEAN lainnya.

”Pemerintah RI meminta negara asal untuk menghentikan arus keluar manusia perahu dan alasan keluarnya manusia perahu dari negara asal. Indonesia juga meminta mengurangi perlakuan buruk di negara asal, negara transit, dan negara tujuan,” kata Menlu Hassan Wirajuda, Jumat (6/2) di Jakarta.

Hingga saat ini, seluruhnya ada 391 orang Rohingya yang berada di Sabang dan Idi Rayeuk, Nanggroe Aceh Darussalam. Temuan tim verifikasi menyebutkan, dari 193 orang Rohingya di Sabang, diperoleh komposisi 56 warga negara Banglades dan 136 warga negara Myanmar. Sebanyak 198 orang Rohingya di Idi Rayeuk, Aceh Timur, masih dalam penyelidikan.

Sejauh ini diketahui motif mereka adalah mencari kehidupan yang lebih baik atau bisa digolongkan sebagai migran bermotif ekonomi. Oleh karena Indonesia tidak membuka diri bagi migran bermotif ekonomi, mereka harus dipulangkan ke negara asal.

Status sebagai pengungsi

Ada beberapa orang Rohingya yang mengklaim punya alasan politik dan religius. ”Bagi mereka yang mengklaim alasan politik bisa memperoleh status pengungsi, tetapi harus melewati proses penyaringan yang ketat dan memerlukan waktu lama,” kata Hassan.

Dalam kurun 20 tahun terakhir, orang-orang Rohingya telah menjadi subyek di Dewan Hak Asasi Manusia PBB karena terjadinya pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok minoritas di Myanmar.

Guna menyelesaikan persoalan orang-orang Rohingya secara komprehensif, Pemerintah RI telah mengambil langkah-langkah diplomatis dengan mengintensifkan kerja sama dengan organisasi internasional, seperti Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), Organisasi Migrasi Internasional (IOM), dan Palang Merah Internasional.

Indonesia juga berencana mempercepat pelaksanaan Bali Process, yaitu forum pertemuan tingkat menteri untuk membahas masalah penyelundupan manusia di kawasan. Bali Process dijadwalkan pada Mei 2009, lalu diundur pada Juni 2009.

Organisasi HAM internasional yang tergabung dalam Jaringan HAM Pengungsi Asia Pasifik, Jumat, menyatakan keprihatinannya terhadap perlakuan buruk yang dialami orang Rohingya. (fro)