Pemerintah Pusat Jangan Bebankan Masalah Pengungsi Timtim

ATAMBUA, JUMAT- DPRD Belu mendesak pemerintah pusat segera menanggapi aspirasi eks pengungsi Timor Timur (Timtim) dengan mengutus tim khusus menemui para demonstran. Masyarakat Belu sudah susah karena itu jangan dibebankan berbagai persoalan. Warga eks pengungsi Timtim adalah korban kebijakan politik Nasional dan Internasional.

Wakil Ketua DPRD Belu Ludovikus Taolin dalam rapat paripurna khusus DPRD Belu membahas tuntutan eks pengungsi Timtim di Atambua, Jumat (4/4) mengatakan, pemerintah pusat dan provinsi NTT jangan melihat tuntutan eks pengungsi Timtim ditujukan ke Pemda Belu. "Kami ini menanggung semua persoalan politik nasional terkait masalah Timtim. Dari tahun 1999 sampai saat ini kami selalu disibukkan dengan masalah pengungsi. Padahal, warga lokal juga sangat miskin dan didera berbagai persoalan sosial kemanusiaan," kata Taolin.

PAD Belu hanya Rp 13 miliar dan APBD 2008 hanya Rp 340 miliar. Dengan dana sebesar itu membayar gaji pegawai saja sudah Rp 170 miliar lebih, apalagi harus membayar tuntutan warga eks pengungsi Timtim sebesar Rp 65,6 miliar. Aspirai warga eks Timtim harus ditangani pemerintah pusat. Jangan lagi ada pernyataan pejabat di Jakarta melalui media massa bahwa masalah pengungsi sudah selesai. "Mereka boleh berkoar di Jakarta, tetapi kami yang jadi sasaran. Kalau ada kerusuhan atau konflik sosial rakyat Belu yang jadi korban," kata Taolin.

Karena DPRD sedang mengadakan rapat khusus maka aksi demo dilakukan di depan jalan, samping kantor DPRD. Di jalan itu massa melakukan orasi-orasi politik. Sebagian massa melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Belu, menuntut soal yang sama yakni perbaikan kesejahteraan. Mereka membangun dapur umum di halaman Kantor DPRD. Mereka mendapat dukungan logistik berupa beras, dan lauk pauk dari warga sekitar. (KOR)