Dana Ditambah, Kok Kasus Gizi Buruk Masih Tinggi?

KENDARI, KOMPAS.com -- Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara yang mencapai 10 persen atau melebihi angka nasional, berbanding terbalik dengan angka kasus gizi buruk yang masih tinggi di wilayah itu. Hal itu mengundang tanya pimpinan DPRD Sultra, Muh. Endang SA.

Menurut Endang, seharusnya kasus gizi buruk di Sultra berkurang. Pasalnya, DPRD sudah menyetujui penambahan anggaran kesehatan melalui program "Bahteramas" di bidang kesehatan.

"Tentu kita prihatin, kalau ternyata dibalik keberhasilan peningkatan pertumbuhan ekonomi Sultra di atas 10 persen di tahun ini, masih saja ada kasus gizi buruk," kata Endang yang juga ketua DPD 1 Partai Demokrat Sultra di ruangan kerjanya, Selasa (5/3/2013).

Untuk itu ia meminta, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota harus mampu menyelesaikan kasus gizi buruk di Sultra.

"Saya berharap para pimpinan daerah di Sultra, baik gubernur maupun bupati dapat segera menuntaskan persoalan ini. Ada APBD, subsidi, Jamkesmas, Bahteramas dan lain sebagainya. Apabila program-program pemerintah dikelola dengan baik, saya yakin tidak ada gizi buruk di daerah ini," harapnya.

Dia mengatakan, temuan kasus gizi buruk di Sultra merupakan tamparan bagi pimpinan daerah .

"Harusnya pemimpin daerah itu lebih fokus pada hal-hal yang menyangkut kehidupan masyarakatnya. Kalau buat acara hadirkan sejumlah artis dengan biaya yang besar, padahal daerah kita masih ada gizi buruk," sindir Endang.

Sebelumnya, Dinas Kesehatan Provinsi Sultra mendata kasus gizi buruk di seluruh kabupaten/kota. Tahun 2012, Kabupaten Buton menempati posisi terbanyak penderita gizi buruk yakni 94 kasus dan Kota Kendari sebanyak 85 kasus. Sementara terendah ada di Kabupaten Konawe Utara sebanyak satu kasus gizi buruk.

Kasus gizi buruk di daerah lain tahun 2012 antara lain Konawe 17 kasus, Baubau 7 kasus, Kolaka 22 kasus, Kolaka Utara 17 kasus, Bombana 29 kasus, Wakatobi 6 kasus, Muna 31 kasus, Konsel 16 kasus, dan Kabupaten Buton Utara 2 kasus.

Kepala Dinas Kesehatan Sultra, Amin Yohanis mengaku telah berupaya mengurangi kasus gizi buruk dengan menerapkan pemberian makanan tambahan (PMT) di posyandu. Oleh karena itu, Amin mengingatkan agar seluruh petugas kesehatan di daerah dapat memaksimalkan posyandu sebagai media dasar informasi balita dan edukasi kepada orangtua. Kemudian, petugas kesehatan di daerah juga mesti memaksimalkan pengawasan.

"Kita (kasus gizi buruk, red) memang masih terbilang tinggi karena akumulasi sampai 22,8 persen masih di atas data nasional yang hanya 17,9 persen," katanya.

Selain itu, Dinas Kesehatan Provinsi Sultra juga memberikan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk preventif dan promotif, Rp 100 juta tiap puskesmas per tahun. Dana tersebut, tambah Amin, diperuntukkan untuk melakukan sosalisasi, komunikasi, informasi dan edukasi kepada para orangtua balita, misalnya pentingnya memeriksakan kehamilan dan pentingnya ASI ekslusif di usia anak enam bulan pertama bahkan hingga dua tahun.

Amin menambahkan, dari tahun ke tahun, kasus gizi buruk di Sultra mengalami penurunan, yakni 2007 terdapat 2.262 kasus, kemudian menurun 1.137 kasus pada 2008. Selanjutnya pada 2009 sebanyak 1.246 kasus gizi buruk, tahun 2010 sebanyak 938 kasus, tahun 2011 sebanyak 508 kasus, dan terakhir pada 2012 terdapat 243 kasus.