PDAM Tidak Kooperatif

PADANG, KOMPAS.com - DPRD Padang menilai kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tidak kooperatif selama pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada tingkat pansus.
    
"Tidak satupun pendukung laporan keuangan yang diminta dapat dipenuhi oleh PDAM Kota Padang dalam pembahasan pertangungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2008," kata Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPRD Padang Sabaruddin Herman, di Padang, Rabu (5/8).
    
Dia mengatakan, Wali Kota Padang agar menjadikan catatan khusus pada masa yang akan datang agar PDAM bisa memposisikan diri sebagai badan usaha pemilik daerah. "Perusahaan ini bukan dibiayai oleh perusahanan asing dan merupakan bagian yang tak bisa dipisahkan dari aset kota Padang yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang dipresentasikan melalui DPDR Kota Padang," ungkapnya.
    
Dia meminta kepada Inspektorat Kota Padang untuk menelusuri lebih lanjut kebijakan PDAM yang menggunakan uang jaminan langganan sebesar Rp 529 juta lebih untuk menutupi tunggakan yang menjadi beban pelanggan lain.  "Untuk mendapatkan kualitas direksi PDAM yang kapabel sesuai dengan kebutuhan, hendaknya Pemko Padang dalam hal ini berpedoman dan mematuhi permendagri tentang pengangkatan  seorang direksi yang mengharuskan dilakukannya fit dan proper test," ungkapnya.
    
Di tempat terpisah Sekretaris  Fraksi Demokrat DPRD Padang, Zulfahmi Hr.St.Sati, mengatakan, berdasarkan PP nomor 58 tahun 2005 dan permendagri nomor 13 tahun 2006 bahwa ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan harus dilampiri laporan keuangan perusahaan daerah yang sudah diaudit oleh BPK. "Namun Pansus DPRD Padang belum tuntas membahas tentang laporan keuangan PDAM, karena tidak mau memberikan data yang diminta sewaktu pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemko," katanya.