Potensi Pelanggaran Selama Pilkada 2024 Menurut Bawaslu, Apa Saja?

UNGARAN, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Semarang Agus Riyanto memprediksi kerawanan Pilkada 2024 akan meningkat dibandingkan saat Pileg dan Pilpres lalu.

Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Semarang mengajak partisipasi masyarakat untuk mencegah pelanggaran selama tahapan Pilkada 2024.

"Kami saat ini sedang melakukan pemetaan terhadap potensi pelanggaran selama tahapan pilkada," jelasnya saat Evaluasi Pengawasan Pemilu 2024 dan Kesiapan Pengawasan Pilkada 2024 di Nuwis Hotel Bandungan, Semarang, Rabu (19/6/2024).

"Dari analisis awal, potensi kerawanan tersebut di antaranya penyebaran berita hoaks, SARA, penggunaan politik identitas, kampanye hitam, serta netralitas pejabat dan perangkat," katanya lagi.

Baca juga: Update Daftar Cawali-Cawawali Solo dari PDI-P, Siapa Saja Mereka?

Baca juga: Apa Itu Politik Uang?

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu

Agus mengatakan, pada Pileg dan Pilpres 2024, terdapat delapan laporan yang masuk ke Bawaslu Kabupaten Semarang.

"Namun dari laporan tersebut, tidak ada yang masuk kategori pidana. Dari hasil kajian, laporan tersebut terkait kode etik penyelenggara dan pelanggaran terkait Undang-Undang lainnya, selanjutnya diteruskan ke lembaga yang berwenang," terangnya.

Menurut Agus, partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di Kabupaten Semarang terhitung bagus.

"Namun tetap perlu ditingkatkan agar demokrasi berjalan baik. Karena itu kami terus menggencarkan sosialisasi keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu ini," paparnya.

Bawaslu, kata Agus, tidak mungkin bisa menjangkau semua aspek di masyarakat. Karenanya, partisipasi harus ditingkatkan sebagai peran pencegahan.

"Target kami memang pencegahan, selain pengawasan dan penanganan pelanggaran. Tapi yang utama adalah pencegahan adanya pelanggaran," kata dia.

Baca juga: Maju Pilkada, Penjabat Bupati Kayong Utara Kalbar Mengundurkan Diri