Terbukti Pengurus Parpol, 4 Anggota KPPS di Blora Diganti

BLORA, KOMPAS.com - Sebanyak empat anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di Kabupaten Blora, Jawa Tengah (Jateng) diganti.

Penggantian keempat orang tersebut dilakukan karena mereka terbukti merupakan pengurus partai politik (parpol).

"Iya, sudah diganti," ucap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blora, Ahmad Mustakim kepada wartawan, Jumat (2/2/2024).

Baca juga: Sudah Ikut Pelantikan, Petugas KPPS di Brebes Diganti Sepihak

Keempat orang yang diganti masing-masing terdiri dari dua orang merupakan pengurus pimpinan anak cabang (PAC) Partai Gerindra di Kecamatan Jepon.

Kemudian satu orang merupakan pengurus PAC PDI-P di Kecamatan Sambong, dan satu orang lagi merupakan pengurus PAC PKB di Kecamatan Sambong.

Berdasarkan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 72 huruf e disebutkan bahwa syarat untuk menjadi KPPS, tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu lima tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.

Baca juga: Kejati DIY Selesai Lakukan Penelusuran Snack Lelayu KPPS Sleman, Berikut Hasilnya...

Baca juga: Sejumlah Catatan Bawaslu Blora Saat Awasi Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS

Terkait adanya pengurus parpol yang sempat dilantik jadi anggota KPPS, pihaknya sudah memberikan surat teguran kepada jajaran di bawahnya.

"Kita berikan surat teguran bagi teman PPS yang memang skriningnya belum ketat seperti itu," terang dia.

Selain itu, pihaknya sudah melakukan mitigasi dan penekanan ke jajaran bawahnya untuk melakukan skrining terhadap orang-orang yang telah masuk sistem informasi partai politik (sipol).

"Tapi dengan banyaknya jumlah KPPS dengan total 20.839 ini, ini memang dari KPU tidak bisa satu per satu ini untuk memastikan dan ini sebenarnya kita sudah tekankan kepada jajaran bawah untuk hati-hati soal ini, karena ini soal asas prinsip pemilu, karena memang penyelenggara negara harus pada kondisi atau SDM yang netral," jelas dia.

Baca juga: Anggota KPPS Geruduk Kantor KPU Sleman, Pertanyakan soal Snack Lelayu dan Uang Transport