Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat Undip Anggap Ucapan Prabowo yang Wajarkan Dinasti Politik demi Selamatkan Gibran dari Isu Negatif

Kompas.com - 27/10/2023, 07:16 WIB
Titis Anis Fauziyah,
Ardi Priyatno Utomo

Tim Redaksi

SEMARANG, KOMPAS.com - Pengamat Politik Universitas Diponegoro (Undip), Wahid Abdulrahman menyebut pernyataan Prabowo Subianto yang mewajarkan dinasti politik itu demi menyelamatkan cawapresnya, Gibran Rakabuming Raka, dari isu negatif.

Pasalnya bila tidak segera ditangani, isu tersebut dapat berdampak besar pada elektabilitas Gibran selaku putra sulung Presiden Jokowi.

"Yang disampaikan Pak Prabowo itu saya kira sebuah narasi rasionalisasi untuk meminimalisir persoalan dinasti politik yang saat ini sedang jadi perhatian. Itu adalah cara Pak Prabowo dan tim suksesnya untuk mengurangi efek negatif agar dapat memaksimalkan elektabilitas Mas Gibran," kata Wahid melalui sambungan telepon, Kamis (26/10/2023).

Baca juga: Heran Gibran Dikritik karena Hendak Jadi Cawapres, Prabowo: Dinasti Politik Itu Biasa

Sebelumnya, Prabowo menyebut semua partai juga mempraktikkan politik dinasti, termasuk PDI-P. Menurutnya praktik itu bukan hal negatif karena mengacu pada keluarga yang memilih untuk mengabdikan diri untuk kepentingan bangsa.

“Kita ambil pengertian yang positif dari pengertian dinasti politik adalah keluarga yang patriotik, keluarga yang ingin berbakti pada negara dan bangsa. Salahnya apa? Jangan dipolitisasi,” ujar Prabowo di Djakarta Theater, Jakarta, Selasa (24/10/2023).

Dosen Ilmu Pemerintahan Undip itu juga mengakui bila praktik dinasti politik kerap terjadi di sejumlah segara di Asia. Namun ia menilai kasus Jokowi berbeda karena terkesan terburu-buru.

"Bagaimana pun dinasti politik di Asia terbilang wajar, di Filipina, di India, tapi kita harus lihat dinasti politik yang dibangun Pak Jokowi saat ini di luar model yang selama ini ada di Asia. Dengan cepat, tanpa ada proses panjang, ujuk-ujuk (tiba-tiba) lah bahasa jawanya," beber Wahid.

Sehingga pernyataan Prabowo yang mencontohkan PDI-P dalam praktik dinasti pilitik dinilai kurang tepat. Menurutnya Megawati dan Puan telah melalui proses panjang di dunia politik untuk bisa mencapai posisinya saat ini.

"Bahkan bila dibandingkan dengan Bu Puan di PDI-P, dia sudah lama di kader dan melalui proses panjang," katanya.

Baca juga: Minta Dukungan Rakyat, Prabowo: Jangan Ragu Isu Ini-Itu, Dinasti Ini, Dinasti Itu

Meski Wahid menilai perbandingan Prabowo tidak pas, tapi itu merupakan cara yang harus ditempuh Prabowo demi memenangkan Pilpres 2024.

Pasalnya di samping isu Gibran yang lekat dengan dinasti politik, Prabowo juga masih terus menerus memitigasi isu HAM di masa lalu yang melekat padanya.

"Satu-satunya cara, membuat itu (dinasti politik) rasional. Dibandingkan dengan (partai) yang lainnya itu wajar. Padahal ya beda cerita, beda perjuangan," katanya.

Baca juga: Tak Sepakat Majunya Gibran sebagai Politik Dinasti, Fahri Hamzah: Belum Tentu Menang

Sementara itu, Prabowo juga mencoba menonjolkan usia muda Gibran yang dinilai bakal mewakilkan generasi milenial dan z dengan program yang dibawanya.

Padahal sejauh ini gagasan dan program Gibran masih belum menunjukkan hal baru yang identik dengan kaum muda. Sejumlah programnya relatif sama dengan program Jokowi.

"Ternyata program-program yang disampaikan Mas Gibran (saat deklarasi) pun relatif tidak baru. Artinya dari sisi gagasan kita belum melihat genuine dari Mas Gibran khususnya untuk menarik kalangan milenial," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Cerita Erik 20 Tahun Jadi Relawan Tagana demi Kemanusiaan

Cerita Erik 20 Tahun Jadi Relawan Tagana demi Kemanusiaan

Regional
50 Caleg Terpilih di Kabupaten Semarang Ditetapkan, Ini Rinciannya

50 Caleg Terpilih di Kabupaten Semarang Ditetapkan, Ini Rinciannya

Regional
Wakil Bupati Sumbawa Daftar Penjaringan Cabub di Partai Nasdem

Wakil Bupati Sumbawa Daftar Penjaringan Cabub di Partai Nasdem

Regional
Respons NasDem soal Kantornya di Labuhanbatu Disita KPK

Respons NasDem soal Kantornya di Labuhanbatu Disita KPK

Regional
Kasus Suami di Ciamis Bunuh dan Mutilasi Istri, Potongan Tubuh Dikumpulkan di Pos Ronda

Kasus Suami di Ciamis Bunuh dan Mutilasi Istri, Potongan Tubuh Dikumpulkan di Pos Ronda

Regional
Anies Minta Grup Jangan Bubar, Perjuangan Belum Selesai

Anies Minta Grup Jangan Bubar, Perjuangan Belum Selesai

Regional
Sepekan Pantura Sayung Banjir Rob dan Jalan Demak-Kudus Tersendat, Sopir Truk: Lelah, Boros Solar

Sepekan Pantura Sayung Banjir Rob dan Jalan Demak-Kudus Tersendat, Sopir Truk: Lelah, Boros Solar

Regional
Simpan Narkoba di Rumah Dinas, Oknum Camat Ditangkap Polisi

Simpan Narkoba di Rumah Dinas, Oknum Camat Ditangkap Polisi

Regional
Semarang Night Carnival, Lalu Lintas di Jalan Pemuda dan Jalan Pandanaran Dialihkan

Semarang Night Carnival, Lalu Lintas di Jalan Pemuda dan Jalan Pandanaran Dialihkan

Regional
PDI-P Solo Minta Cawalkot yang Diusung Bertanggung Jawab Sejahterakan Masyarakat dan Tak Pindah Parpol Lain

PDI-P Solo Minta Cawalkot yang Diusung Bertanggung Jawab Sejahterakan Masyarakat dan Tak Pindah Parpol Lain

Regional
Terima Penghargaan dari Pemprov Jateng, Kota Semarang Jadi yang Terbaik dalam Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka

Terima Penghargaan dari Pemprov Jateng, Kota Semarang Jadi yang Terbaik dalam Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka

Regional
APBD Kalteng Meningkat 2 Kali Lipat dalam 8 Tahun, Capai Rp 8,79 Triliun pada 2024

APBD Kalteng Meningkat 2 Kali Lipat dalam 8 Tahun, Capai Rp 8,79 Triliun pada 2024

Regional
Kehidupan Ekonomi Kerajaan Demak

Kehidupan Ekonomi Kerajaan Demak

Regional
Pegawai Bea Cukai Ketapang yang Ditangkap Kasus Perdagangan 566 Burung Dicopot

Pegawai Bea Cukai Ketapang yang Ditangkap Kasus Perdagangan 566 Burung Dicopot

Regional
Kelola Air Tanpa Izin di Gili Trawangan, 2 Direktur Perusahaan Jadi Tersangka

Kelola Air Tanpa Izin di Gili Trawangan, 2 Direktur Perusahaan Jadi Tersangka

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com