Ratusan Mahasiswa Demo Kritik Putusan MK dan 9 Tahun Kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf

KOMPAS.com - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat NTB Menggugat, berunjuk rasa di bundaran Bank Indonesia (BI) dan kantor DPRD NTB, Jumat (20/10/2023).

Mereka mengkritik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin yang dinilai gagal.

Dalam aksinya, mahasiswa mengkritik pedas putusan MK yang dinilai cacat hukum dan hanya menyiapkan karpet merah untuk putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang membangun politik dinasti di NKRI.

"Kami menolak dengan keras putusan MK, terkait batas umur atau usia untuk capres dan cawapres, dan kegagalan 9 tahun kepemimpinan Jokowi," ujar Martoni Ira Malik, Ketua BEM Universitas Mataram, dalam aksi itu.

Baca juga: Kritik Jokowi, Mahasiswa di Bandung Bakar Ban dan Sindir soal Politik Dinasti

Mahasiswa menilai Joko Widodo mempertahankan oligarki dalam kepemimpinannya dan hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri, terutama keluarganya.

"Jokowi telah gagal menjadi pemimpin yang mengutamakan kepentingan rakyat, apa yang dilakukannya selama 9 tahun hanya mementingkan oligarki dan menciptakan  politik oligarki, demokrasi negara ini telah cacat oleh kepemimpinannya," ungkap Martoni.

Massa mahasiswa mengawali aksi mereka di bundaran BI dan melanjutkan ke DPRD NTB.

Mereka sempat memblokade jalan, tetapi dihalau aparat kepolisian yang meminta mahasiswa tidak melakukannya karena akan mengganggu lalu lintas yang tengah ramai.

"Tutup jalan, tutup jalan, jangan ada kendaraan yang lewat," teriak Saleh, koordinator lapangan dalam aksi itu.

Sempat terjadi aksi saling dorong dan pemukulan oleh polisi tetapi bisa diatasi.

Mahasiswa bersepakat memberikan jalan kendaraan yang menumpuk, terakhir mobil pengangkut sampah dan mobil tangki pertamina yang membawa BBM, dan akhirnya mereka memblokade jalan raya Udayana Mataram.

Baca juga: Sebelum Jadi Tersangka Pembunuhan di Subang, Yosep Pernah Kirimi Jokowi Surat Minta Bantuan

Aksi saling dorong kembali terjadi di depan pintu masuk gedung DPRD NTB. Mahasiswa memaksa masuk untuk menemui anggota dewan yang tengah reses.

Aksi saling dorong kembali bisa diredam dengan hadirnya ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaida, yang menerima hasil kajian mahasiswa lebih dari 200 halaman terkait masalah yang dihadapi masyarakat di NTB selama ini.

"Kami telah melakukan kajian terhadap apa yang terjadi pada masyarakat, mulai dari perampasan lahan, kasus pelecehan seksual, pembungkaman mahasiswa di kampus dan masalah kemiskinan di NTB, termasuk kekecewaan kami atas pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin," ujar Martoni.

Isvie menerima kajian mahasiswa yang cukup tebal dan berjanji akan menyerahkannya pada Presiden Joko Widodo.

"Saya akan serahkan ini, tuntutan adik adik kepada Presiden, dan beberapa hal tang menjadi tuntutan adik-adik telah kami cek langsung ke lapangan, hanya saja tidak semuanya merupakan kewenangan kami di dewan," kata Isvie.

Baca juga: Kecewa Putusan MK, Aliansi Mahasiswa Demo di DPRD Jabar

Mahasiswa berteriak dan mengaku tidak percaya pada dewan dan janji-janji mereka, hingga menantang ketua DPRD NTB bersumpah dengan Al-Quran bahwa tuntutan mereka benar benar akan disampikan kepada Presiden.

"Saya tidak perlu bersumpah ya, sumpah itu tidak main-main, ketika saya menjadi anggota dewan saya sudah disumpah," katanya.

Aksi berakhir pukul 17.00 Wita. Massa berjanji akan kembali lagi jika tak ada perubahan.