SAMARINDA, KOMPAS.com – Para kepala desa (kades) di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur (Kaltim), mengaku dipaksa istri Bupati Paser Fahmi Fadil, Sinta Rosma Yenti, untuk memenangkan dirinya sebagai calon DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kaltim pada Pemilu 2024.
Para kades diminta mengumpulkan KTP warga yang mendukung juga memenangkan di masing-masing minimal 80 persen suara.
Jika target tersebut tak ditunaikan para kades maka ancamannya pemotongan Dana Desa.
Baca juga: Cerita Kades di Babel, Disebut Stres karena Minta Warga Tanam Padi Saat Kemarau
Saat wawancara Kompas.com, sekitar enam kades sedang berkumpul dan menyatakan penolakan itu.
“Kami para kades dipanggil di pendopo (Rumah Dinas Jabatan Bupati) sekitar Juli. Di situ kita dipertemukan dengan Ibu Bupati yang notabene mau calon anggota DPD RI. Nah, di situ kita diarahkan untuk memenangkan Ibu Bupati dengan target minimal satu desa 80 persen suara,” ungkap salah satu kades yang enggan disebutkan nama saat diwawancara Kompas.com melalui sambungan ponsel, Minggu (10/9/2023).
Saat itu, kata dia, dijabarkan hingga ke teknis pemenangan dengan mengumpulkan KTP dan nomor ponsel warga yang memberi dukungan, termasuk melibatkan tim PKK tingkat desa.
"Mungkin nanti ada 'pelurunya' untuk mengarahkan suara ke yang bersangkutan,” kata dia.
Baca juga: Pembatas Jembatan Dibongkar agar Truk Parade Sound System Bisa Lewat, Kades: Akan Dibangun Ulang
Para kades dikumpulkan di pendopo secara bertahap oleh ajudan istri bupati. Setiap kali pengumpulan hadir 5 sampai 10 kades dari setiap kecamatan di Kabupaten Paser.
Di situ, istri Bupati menyampaikan langsung permintaan dukungan dan target capaian masing-masing kades.
“Katanya akan dipantau, diteropong bagi desa-desa yang enggak capai target. Hati-hati jangan sampai enggak tercapai. Nanti alokasi dana desa kita pantau (potong) juga. Beberapa teman kades ketakutan,” terang dia.
Seorang kades lain yang juga tak menyebutkan identitas mengatakan sebelumnya tak ada berani buka suara atas instruksi paksaan dan ancaman tersebut karena takut.
Namun, setelah informasi ini bocor di media sosial dan jadi sorotan publik, beberapa kades yang menyatakan penolakan berani angkat suara termasuk 6 kades yang berkumpul malam itu.
“Seiring dengan berkembangnya berita di medsos. Bahwa apa yang disampaikan di situ (medsos) benar dan jelas dirasakan para kades. Banyak kades merasa tertekan dan ketakutan apabila tidak tercapai 80 persen, maka kami akan diteropong. Bagi kades yang sepemikiran, ya mungkin senang, tapi tidak bagi kades yang enggak setuju,” ungkap dia.
Para kades juga menunjukkan tangkapan layar bukti pesan singkat kepada Kompas.com, arahan pengumpulan laporan data warga yang disebar melalui Grup WhatsApp pemenangan dengan nama DPD 2024 “Shinta Rosma Yenti”. Grup tersebut beranggotakan para kades dan lurah.
Data warga yang dikumpulkan para kades, nanti diisi melalui file formulir dukungan kepada istri bupati.