Ada Indikasi Penyelewengan di BUMDes, Warga Demo Tuntut Transparansi

UNGARAN, KOMPAS.com - Forum Masyarakat Gedangan Bersatu (FMGB) Desa Gedangan Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang menggelar demonstrasi di depan kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Makmur.

Masyarakat yang menuntut transparansi keuangan tersebut membawa poster untuk menyuarakan aspirasinya. Di antaranya bertuliskan 'BUMDes Makmur Hancur, Usut Tuntas Dana BUMDes, Stop Korupsi di Desa Gedangan, Dana Desa Milik Masyarakat Bukan Kades'.

Baca juga: Kejari Sumbawa Selidiki Dugaan Kredit Fiktif pada Sejumlah BUMDes

Koordinator aksi, Risno menyampaikan, warga menginginkan adanya transparansi dalam pengelolaan BUMDes Makmur.

"BUMDes ini sudah tutup, tapi tiba-tiba ada toko yang beralih pengelolaan ke manajemen lain. Dalam BUMDes, warga itu punya saham, tapi kami tidak pernah diajak rembukan," jelasnya, Jumat (4/8/2023).

Menurutnya, karena ketidakjelasan dalam pengelolaan BUMDes Makmur, ada potensi kerugian hingga Rp 200 juta.

"Karena itu kami meminta kejelasan, kenapa kondisi BUMDes seperti ini, apakah pailit, bangkrut, mismanajemen, pengelolaannya selama ini seperti apa," ungkap Risno.

Baca juga: Kemenkeu Ingatkan Bumdes Jangan Bersaing dengan Usaha Milik Warga

Risno mengungkapkan, BUMDes Makmur terakhir beroperasi saat masa pandemi Covid-19.

Saat itu BUMDes ditunjuk untuk distribusi sembako kepada warga terdampak Covid-19. Namun setelah itu, tutup dan tidak ada kejelasan.

Kasi Pemerintahan Pemdes Gedangan Rohid Hamdani mengatakan akan menindaklajuti aspirasi dari warga yang tergabung dalam FMGB.

"Sebelum ini sudah dilaksanakan RAT terkait LPJ dari pengelola BUMDes, namun belum bisa diterima karena masih membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut terkait kondisi keuangan dan kepastian lainnya," paparnya.

"Di situ disampaikan akan ada yang bertanggung jawab terkait pengelolaan keuangan karena misadministrasi. Itu siap akan dipertanggungjawabkan oleh pengelola BUMDes," kata Rohid.

Rohid mengatakan Pemdes Gedangan turut dalam penyertaan modal ke BUMDes Makmur.

"Dari PAD desa ada Rp 90 juta, Bankeu Rp 40 juta, dan tahun 2021 penyertaan modal Rp 100 juta. Kami transparan dalam hal ini karena BUMDes itu milik masyarakat, jadi kita jaga amanah ini," paparnya.