Ganjar Bantah Isu Kontrak Politik Penentuan Kabinet oleh PDI-P bila Terpilih Jadi Presiden

SEMARANG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah sekaligus bakal calon presiden (bacapres) PDI-P Ganjar Pranowo membantah adanya isu kontrak politik dengan PDI-P terkait penentuan kabinet jika ia menang nanti.

Ganjar menegaskan, kabinet ditentukan oleh presiden.

Sebab, itu merupakan hak prerogatif seorang presiden.

"Kabinet ya ditentukan oleh presiden, wong prerogatif," tegas Ganjar, saat ditemui usai menghadiri Pembukaan Seleks Magang Jepang tahun 2023 di Kantor Disnakertrans Jateng, di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, pada Senin (12/6/2023).

Baca juga: Ganjar Mengaku Cuti Saat Ikuti Agenda Politik ke Jakarta

Sebagai informasi, sebelumnya politikus sekaligus caleg PSI Ade Armando menyebutkan adanya kontrak politik Ganjar Pranowo dengan PDI-P.

Dalam akun media sosial Twitter miliknya, bila orang nomor satu di Jateng itu terpilih pada Pilpres 2024, menteri-menterinya nanti akan ditunjuk oleh PDI-P.

"Saya dapat kabar, Ganjar sudah meneken kontrak dengan PDI-P bahwa kalau dia jadi presiden, penentuan orang-orang yang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDI-P. Ini perlu segera diklarifikasi karena info ini sudah beredar cukup luas. Mudah-mudahan salah," cuit Ade dalam akun Twitter-nya, Senin (12/6/2023).

Baca juga: Deklarasi Relawan Ganjar Presiden Republik Indonesia di Purworejo, Momen Berkumpulnya Banteng dan Celeng PDI-P

Ade mengatakan selama ini mendukung dan tergabung di Ganjarian, relawan Ganjar untuk 2024.

Dia menyampaikan, relawan akan kecewa bila hal itu benar adanya dan memungkinkan adanya peralihan dukungan.