Kepala BNPT Sebut Ada TKI Menyumbang Dana kepada Kelompok Intoleran

JEMBER, KOMPAS.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar mengungkapkan, ada tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri menyumbang dana pada kelompok radikal di Tanah Air.

Menurut Boy, meski jumlahnya tidak banyak, namun tetap perlu ditekan.

Eks Kepala Divisi Humas Polri ini menjelaskan, sumbangan tersebut terdeteksi disalurkan kepada kelompok-kelompok intoleran yang kerap menyebarkan paham radikalisme.

“Itu terjadi, dapat gaji di luar negeri, penghasilan besar, tapi menyumbang sedikit saja,” kata Boy usai meresmikan warung NKRI di Kabupaten Jember pada Minggu (26/2/2023).

Baca juga: BNPT: 8 Persen Eks Napiter Mengulangi Kejahatannya

Boy menuturkan, TKI yang kedapatan menyumbang tersebut berada di Hongkong, Singapura, dan Arab Saudi.

Namun demikian, jumlah penyumbang relatif tak banyak jika dibandingkan total TKI di luar negeri. 

“Tidak sampai satu persen, seperti TKI di Hongkong, Singapura, dan Arab Saudi, itu contoh saja tapi kecil jumlahnya,” jelas dia.

Menurut dia, TKI yang menjadi penyumbang kelompok radikal itu bisa berdampak pada masalah hukum dan berisiko dipulangkan ke Tanah Air.

Untuk itulah, BNPT kini membangun ketahanan para pekerja migran itu agar tidak mudah terpengaruh dengan narasi kebencian dan intoleran tersebut.

Sebab hal itu menjadi cikal bakal Tindakan terorisme. Pihak BNPT RI mengantisipasi hal itu agar tidak merembet pada yang lain.

Lebih lanjut, Boy mengatakan, TKI yang terpapar terorisme bisa karena beragam faktor.

Di antaranya, karena akses informasi yang diterima di negara tempat mereka bekerja, mengarah pada narasi radikalisme.

“Atau mereka terbiasa mengundang pihak yang senantiasa mengangkat narasi kebencian dan provokatif agitasi,” kata eks Kapolda Papua tersebut.

Baca juga: Kepala BNPT Yakin Umar Patek Bakal Jadi Warga Negara Baik Setelah Bebas

Menurut dia, kondisi negara tempat bekerja para TKI itu bisa mempengaruhi mereka. Untuk itu, BNPT bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri untuk mensosialisasikan hal tersebut agar tidak terpengaruh.

"Contoh lain, memberikan sumbangan terhadap upaya gerakan yang mengarah pada intoleransi, radikal terorisme,” tambah dia.