Sebut Ada Pihak yang Tolak IKN dengan Alasan Cetek, Gubernur Kaltim: Hati-hati Bisa Pendek Umurnya

BALIKPAPAN, KOMPAS.com – Adanya Ibu Kota Negara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim)masih menjadi sorotan banyak pihak. Sebagian besar setuju dengan pemindahan IKN ke Kaltim, namun tak sedikit pula yang menolak.

Gubernur Kaltim, Isran Noor turut bersuara dalam menanggapi cibiran masyarakat maupun yang tidak setuju pembangunan IKN di Kaltim.

Pada kegiatan peringatan sumpah pemuda di Titik Nol IKN yang digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) pada Jumat (28/10/2022), dihadapan Menpora, Zainudin Amali dan tamu undangan lain, Isran mengungkapkan kekesalannya.

Baca juga: Gempa Guncang Cilacap, BPBD Sebut Tak Ada Dampak Kerusakan

“Saya selalu menyampaikan ini setiap kesempatan, karena masih ada orang yang tidak setuju, masih ada komentarnya miring-miring bahwa Ibu Kota belum saatnya pindah. Ada, banyak. Hati-hati yang enggak setuju, bisa pendek umurnya,” ungkapnya.

Isran mengatakan sejumlah orang menilai pemindahan IKN belum sepenuhnya siap dalam hal finansial, ekonomi masyarakat, hingga sumber daya manusia. Meski begitu, Isran tidak menyebutkan siapa orang yang mengungkapkan hal itu kepadanya.

“Mohon maaf jangan ada yang tersinggung, tapi ada buktinya, atau kebetulan. Dia menolak, tidak setuju dengan alasan cetek. Alasan belum punya keuangan yang cukup. Katanya belum punya kekuatan ekonomi untuk membangun Ibu Kota baru, cetek. Ini urusan bangsa,” katanya.

Isran menjelaskan bahwa pembangunan IKN sudah sangat tepat lantaran demi kepentingan bangsa dan negara. Dalam mendukung hal tersebut, Kaltim pun rela melepas kawasan IKN menjadi kawasan baru.

“Saya ingin sampaikan bahwa keberadaan Ibu Kota ini bukan saja menguntungkan masyarakat yang ada di Kaltim dari segi nilai. Kontribusi masyarakat Kaltim, ini adalah yang kesekian. Keuntungan itu tidak ada pribadi masing-masing tapi seluruh bangsa. Karena ini adalah wilayah yang dilepas dari pada wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Jadi dari segi aset bukan lagi aset Kaltim lagi,” jelasnya.

Dalam pembangunan IKN ini negara telah mengucurkan dana sebesar Rp100 triliun dari Rp500 triliun APBN. Angka tersebut masih terbilang kecil lantaran sebelumnya pemerintah disibukkan dalam mengurus Covid-19.

“Dari jumlah itu hanya 100 triliun atau 20 persen dari APBN dalam UU No 3 Tahun 2020. Tahun 2021 Negara menghabiskan uang APBN 1.000 triliun lebih hanya ngurusin Covid sontoloyo itu aja. Ini urusan bangsa,” tuturnya.

Ia berharap pembangunan IKN dapat mengubah perekonomian masyarakat Kaltim. Isran juga mengatakan bahwa keberadaan IKN menjadi sejarah yang tak bisa dilupakan.

“IKN adalah sebuah tonggak sejarah kebangsaan yang tidak pernah terlupakan sampai kapanpun. Hari ini dimulai di deklarasikan, ditunjukkan kepada bangsa dan negara bahkan pada dunia,” pungkasnya.