KUPANG, KOMPAS.com - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Dharma Pertiwi TNI, bekerja sama untuk upaya percepatan penurunan stunting.
BKKBN dan Dharma Pertiwi pusat menggencarkan roadshow percepatan penurunan stunting di daerah prioritas yaitu di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Kamis (15/09/2022).
Kabupaten Manggarai Barat dengan prevalensi stunting 38,5 merupakan tujuan roadshow keenam setelah Bandung, Medan, Aceh, Mojokerto, dan Lombok.
Rangkaian roadshow Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dan Ketua Umum Dharma Pertiwi Diah Erwiany Trisnamurti Hendrati Andika Perkasa dimulai dengan memberangkatkan tim baksos secara simbolis yang terdiri dari Babinsa, Babinpotmar dan Babinkamtibmas dengan Sea Rider Lanal Labuhan Bajo di Pelabuhan Water Front.
Rombongan kemudian bergerak menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuan Bajo untuk meninjau pelayanan KB gratis dengan 49 akseptor yang meliputi MOW atau Tubektomi, Implant, dan IUD.
Setelah menyapa dan memotivasi para akseptor KB, rombongan bertolak ke Aula Pemkab Manggarai Barat untuk memberikan motivasi warga dan pemangku kepentingan untuk upaya percepatan penurunan stunting.
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, mengatakan, inti dari acara ini adalah melakukan bakti sosial (baksos) dengan berbagai bentuk.
“Baksos pertama bentuknya KIE (komunikasi, informasi, edukasi) atau penyuluhan yang dirangkai demo masak menggunakan bahan produk lokal untuk mencegah stunting, karena baksos ini dikemas untuk mempercepat penurunan stunting,"ujar Hasto, dalam rilis resmi yang diterima Kompas.com, Kamis malam.
Baca juga: Kasus Stunting di NTB Masih Tinggi, Menko PMK: Harus Ada Usaha yang Lebih Keras...
Kemudian yang kedua lanjut Hasto, yakni melakukan pelayanan, pasang susuk atau implant gratis, pasang IUD gratis dan operasi steril (tubektomi) gratis, bahkan yang dioperasi steril dapat uang saku Rp 300.000.
Hasto menyebutkan, pelayanan KB yang digelar Kamis berada di dua tempat, selain di RSUD Labuan Bajo, yakni di balai penyuluhan KB kecamatan Langke Rembong, Ruteng, Kabupaten Manggarai.
“Karena dengan KB stuntingnya akan turun, stunting banyak terjadi karena anaknya terlalu banyak dan jaraknya terlalu deket,”ujar dia.
Provinsi NTT lanjut dia, menjadi provinsi dengan tingkat prevalensi stunting paling tinggi di Indonesia yakni 37,8.
"Itulah kenapa NTT menjadi daerah prioritas dalam penurunan stunting," kata Hasto.
Hasto juga menyebutkan, banyak sekali keluarga yang rentan stunting.
Baca juga: Langkah Pemkab Sumenep Turunkan Angka Stunting yang Mencapai 29 Persen
“Keluarga yang rentan stunting itu adalah keluarga yang masih ingin hamil dan masih ingin melahirkan tapi enggak punya sumber air bersih,"kata Hasto.