Gubernur Sumbar Minta Dunia Internasional Berikan Kompensasi untuk Daerah Penjaga Hutan

PADANG, KOMPAS.com - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi merekomendasikan agar daerah yang menjaga kelestarian hutan sebagai paru-paru dunia mendapatkan kompensasi dari berbagai negara terutama yang berbasis industri yang tidak lagi memiliki hutan.

Rekomendasi itu disampaikan Mahyeldi dalam Rapat Koordinasi Gubernur se-Sumatera di Pekanbaru, Riau, Kamis (30/6/2022).

"Kita merekomendasikan itu karena daerah diwajibkan untuk terus menjaga hutan. Di satu sisi masyarakat sekitar hutan banyak yang miskin. Jadi harus ada kompensasinya," kata Mahyeldi yang dihubungi Kompas.com, Jumat (1/7/2022).

Baca juga: 5 Tragedi Orang Hilang di Hutan Baru-baru Ini, Guru hingga Anggota TNi

Menurut Mahyeldi, hutan lindung menjadi paru-paru dunia yang dibutuhkan masyarakat global sebagai penyelamat dari efek rumah kaca.

"Tapi negara-negara di dunia belum mau memberikan kompensasi atas penjagaan hutan itu," tutur Mahyeldi.

Hutan lindung selalu dijaga dan dilestarikan. Kalau dirusak, masyarakat dunia internasional akan bereaksi.

Padahal dalam beberapa kasus, hutan bisa menjadi penghambat pembangunan daerah.

"Banyak rencana pembangunan jalan sebagai urat nadi perekonomian di daerah yang tidak bisa dilaksanakan karena sebagian berada dalam kawasan hutan lindung," jelas Mahyeldi.

Mahyeldi mencontohkan, jalan tembus Pesisir Selatan-Solok Selatan yang menembus hutan lindung hingga kini belum rampung.

Baca juga: Setelah Ditemukan 10 Hektar Ladang Ganja, Hutan di Cianjur Disisir Polisi

Menurut Mahyeldi, carbon trade adalah solusi yang sangat adil bagi kedua belah pihak. Negara yang menjaga hutan dan negara industri yang tidak lagi memiliki hutan harus berhubungan saling menguntungkan.

"Carbon trade adalah perdagangan yang saling menguntungkan," ujar Mahyeldi.

Menurut Mahyeldi, saat ini telah ada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.

Baca juga: Cari Madu di Hutan, Warga Cianjur Malah Temukan Ladang Ganja

"Aturan itu bisa menjadi dasar bagi Indonesia untuk bisa meminta kompensasi dari negara-negara di dunia atas hutan yang terus dijaga kelestariannya," kata Mahyeldi.