Wamenag Ajak Penyuluh Agama Rangkul Kembali Khilafatul Muslimin agar Cinta NKRI

SOLO, KOMPAS.com - Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan, kelompok Khilafatul Muslimin harus kembali dirangkul seusai banyak anggota maupun pengurus yang terbukti menyimpangkan paham keagamaan.

"Harus, kita perlu merangkul kembali untuk dikembalikan pemahamannya agar menerima dan juga mencintai NKRI," kata Zainut Tauhid Sa'adi saat ditemui di Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu (15/6/2022) malam.

Wamenag menjelaskan upaya ini, akan bekerja sama dengan penyuluh agama maupun organisasi masyarakat (ormas) untuk memberikan pendampingan.

Baca juga: Ada 30 Sekolah Naungan Khilafatul, Perhimpunan Guru: Jangan Tergiur SPP Murah

"Penyuluh juga yang akan melakukan edukasi. Saya kira, kewajiban seluruh pimpinan-pimpinan ormas Islam untuk bagaimana mengajak mereka kembali memberikan pemahaman yang benar. Didalam memahami nilai ajaran agama dan juga di dalam konteksnya kehidupan bernegara dan bermasyarakat," katanya.

Selain itu, Zainut menegaskan saat ini kelompok Khilafatul Muslimin tidak terdaftar sebagai organisasi di Kementerian Agama (Kemenag) Indonesia. Sehingga perlu adanya bentuk pengawasan dan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian.

"Perlu kami tegaskan bahwa organisasi Khilafatul Muslimin itu tidak terdaftar di Kementerian Agama untuk itu kami menyerahkan proses hukumnya kepada kepolisian ya untuk ditindaklanjuti untuk didalami melalui penyelidikan dan penyelidikannya," ujarnya.

Saat ini di beberapa wilayah sudah dilaksanakan penyisiran serta penyelidikan oleh kepolisian.

Di Kota Solo, penyelidikan dari Kepolisian Resor Kota (Polresta) Solo sebanyak lima pengurus diperiksa.

Selain itu sudah dilaksanakan pencopotan papan nama di kantor Khilafatul Muslimin Solo, yang beralamat di Gang Sawo 4, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Solo, Jawa Tengah.

Pencopotan papan nama yang bertuliskan "Khalifatul Muslimin Ummul Quro Solo Kota" dan "Khalifatul Muslimin Kemas'ulan Laweyan".

"Dan jika memang ditemukan ada hal-hal yang keluar (paham) yang melanggar hukum, silakan itu diproses secara umum," jelasnya.

"Biarkan diproses hukum. Muncul-muncul (Khilafatul Muslimin) itu kemudian kita cermati bersama termasuk yang di Solo," lanjutnya.

Baca juga: Ada 30 Sekolah Naungan Khilafatul, Perhimpunan Guru: Kesalahan Kolektif yang Fatal!