Banyak Proyek Bermasalah di Sumbar, Kejati Mengaku Sudah Terima Laporan Masyarakat

PADANG, KOMPAS.com-Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sudah menerima laporan masyarakat terkait proyek bermasalah di Sumbar.

Saat ini, Kejati Sumbar sedang melakukan pengumpulan data dan keterangan (pulbaket).

"Sudah ada masyarakat yang melapor. Kita sedang melakukan pulbaket," kata Asisten Intelijen Kejati Sumbar Mustaqpirin yang dihubungi Kompas.com, Kamis (6/1/2022).

Mustaqpirin mengatakan pihaknya terus mengamati perkembangan dari kasus-kasus bermasalah yang terjadi di lingkungan Pemprov Sumbar.

"Ya, kita pantau terus perkembangannya," jelas Mustaqpirin.

Baca juga: Penyidikan Kasus Surat Sumbangan Gubernur Sumbar Dihentikan, MAKI Ajukan Praperadilan

Sementara Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumbar Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto menyebutkan pihaknya belum ada menerima pengaduan dari masyarakat terkait persoalan proyek-proyek yang bermasalah di Sumbar.

"Belum ada," tegas Satake.

Kendati demikian, kata Satake, pihaknya terus memantau perkembangan kasus proyek yang bermasalah di Sumbar.

"Ini kan sudah menjadi sorotan. Kita terus pantau perkembangannya," kata Satake.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah anggota DPRD Sumatera Barat meminta aparat penegak hukum turun tangan mengusut sejumlah proyek yang mangkrak dan bermasalah di Sumbar.

Proyek-proyek strategis yang bermasalah dan putus kontrak di Sumbar di antaranya adalah pembangunan Main Stadion, pembangunan Gedung Budaya Sumbar dan lainnya.

Kemudian, ada proyek pengadaan sapi dan kambing di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, pembangunan pagar gedung DPRD serta pengadaan mesin jahit yang semuanya bermasalah.

"Kami minta aparat penegak hukum turun tangan menyelidiki proyek-proyek bermasalah itu. Apakah itu kepolisian atau kejaksaan," kata anggota Fraksi Demokrat Sumbar Nofrizon kepada Kompas.com, Rabu (5/1/2022).

Baca juga: Bantuan Sapi Dinas Peternakan Sumbar Kurus dan Sebagian Kambing Mati, Ini Kata Jubir Pemprov

Nofrizon sempat mengeluhkan pekerjaan proyek dikuasai orang-orang ring 1 gubernur Sumbar.

Keluhan itu disampai saat Rapat Paripurna DPRD Sumbar, Senin (27/12/2021) di Gedung DPRD Sumbar, Padang kepada Gubernur Mahyeldi.