1,7 Juta Penduduk Jatim Masuk Kategori Miskin Ekstrem, Kepala Bappeda: Targetnya 2024 Bisa Dientas

SURABAYA, KOMPAS.com - Sebanyak 1.746.990 penduduk di Jawa Timur atau setara 4,4 persen populasi masuk dalam kategori miskin ekstrem.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan penduduk miskin ekstrem tersebut bisa dientas pada 2024.

"Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) ada 4,4 persen penduduk Jatim atau 1.746.990 penduduk yang masuk kategori miskin ekstrem. Targetnya, 2024 bisa dientas," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur Mohamad Yasin saat dikonfirmasi, Kamis (23/9/2021).

Baca juga: Baginda Jamaludin Bangun 30 Rumah Angling Dharma di Pandeglang untuk Warga Miskin Tanpa Diminta

Pengertian miskin ekstrem adalah kondisi di mana seseorang memiliki penghasilan minimal Rp 358.232 per bulan (berdasarkan garis kemiskinan ekstrem nasional 2021).

Artinya, jika ada keluarga berisi empat orang, dan dalam sebulan penghasilan keluarga di bawah Rp 1.432.928, maka masuk kategori miskin ekstrem.

Pengentasan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur, kata Yasin, sesuai arahan Presiden Jokowi. Tahun ini, ada lima daerah di Jatim yang menjadi pilot project percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem.

Daerah itu adalah Kabupaten Bojonegoro, Lamongan, Probolinggo, Bangkalan, dan Kabupaten Sumenep. Di daerah itu, program percepatan digelar di masing-masing lima kecamatan.

"Tahun ini masih lima daerah, tahun depan akan dikembangkan menjadi 25 daerah yang menggelar program percepatan," ujarnya.

Pada Maret 2021, Presiden Jokowi mencatat masih ada 24,7 juta warga Indonesia yang masuk kategori miskin. Lalu, 9,91 juta di antaranya dalam kategori kemiskinan ekstrem.

Jokowi menargetkan kemiskinan ekstrem bisa hilang pada 2024.

"Kita harapkan di 2024, untuk kemiskinan ekstrim ini kita bisa pada berada posisi 0," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/3/2020).

Jokowi meminta stretegi pengentasan kemiskinan betul-betul terkonsolidasi, terintegrasi, dan tepat sasaran. Sehingga pembagian tugas setiap kementerian dan lembaga harus jelas.

Menurutnya, perlu intervensi dari kementerian/lembaga dari sisi program, baik yang berkaitan dengan Jaringan Kesehatan Nasional, Kartu Indonesia Sehat, Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan non Tunai, dan kartu sembako. Juga program pinjaman seperti Kredit Usaha Rakyat dan Bank Wakaf Mikro.

Baca juga: UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTB, NTT, Kalbar, dan Kalsel 23 September 2021

Tak hanya kementerian lembaga, Jokowi juga meminta peran BUMN dan swasta dalam pengentasan kemiskinan ini lewat program Corporate Social Responsibility.

"Kalau ini betul-betul bisa kita lakukan terkonsolidasi, saya yakin angka (kemiskinan ekstrem) 0 tadi bisa kita lakukan," kata Jokowi.