Ridwan Kamil Usulkan Distribusi Vaksin ke Daerah Dikelola Pemerintah Provinsi

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, daftar alokasi vaksin Covid-19 Kementerian Kesehatan belum 100 persen akurat.

Untuk itu, pria yang akrab disapa Emil ini mengusulkan pengelolaan distribusi vaksin Covid-19 di daerah diserahkan kepada pemerintah provinsi.

Baca juga: Ketua Harian Asosiasi Kafe dan Restoran Jabar Diduga Coba Bunuh Diri, Kirim Rekaman Singgung PPKM

"Kalau ini ibaratnya kita jadi tukang pos. Menerima vaksin dan salurkan (sesuai) alokasi (dari kemenkes)," ujar Emil dalam konferensi pers virtualnya, Rabu (4/8/2021).

Namun setelah vaksin didistribusikan, ternyata ditemukan ada kabupaten/kota yang berlebih dan sebaliknya ada yang kekurangan.

Baca juga: Ridwan Kamil: Daerah yang Tinggi Vaksinasi, Tingkat Kematiannya Rendah

Menurutnya, distribusi vaksin ke kabupten/kota akan lebih efektif dan efisien jika misalnya pemerintah pusat memberikan kewenangan lebih besar kepada provinsi untuk mengatur daftar alokasi.

Jika ikut daftar alokasi Kemenkes, ada lima kabupaten/kota yang dalam hitungan lima hari sudah habis.

Setelah itu daerah tersebut tidak dapat jatah lagi. Sementara ada juga yang dikasih di satu bulan itu belum habis.

“Maka kami meminta agar diserahkan ke provinsi, kami yang mengatur distribusi ke daerah berdasarkan kecepatan dan analisa evaluasi kami, termasuk provinsi bisa membagikan kepada pihak ketiga,” tambahnya.