1.182 Tenaga Honorer Diangkat Jadi PPPK, Ini Alasan Bupati Bogor

KABUPATEN BOGOR, KOMPAS.com - Bupati Bogor Ade Yasin memastikan bahwa sebanyak 1.182 orang pegawai honorer yang terdiri dari tenaga pendidik, kesehatan dan penyuluh diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

"Pengangkatan tersebut kami lakukan karena tenaga honorer selama ini sudah mengabdikan diri dengan cara mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk pembangunan Kabupaten Bogor," kata Ade dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (5/3/2021).

Ade menyampaikan bahwa pengangkatan tersebut membutuhkan anggaran sebesar Rp 57 miliar untuk gaji para tenaga PPPK tersebut.

Baca juga: Bertemu Ridwan Kamil, Sekjen PAN Bahas Calon Pemimpin Indonesia Masa Depan

“Para PPPK yang diangkat tersebar di beberapa dinas. Diharapkan seluruh tenaga PPPK dapat bersinergi dan menjadi penggerak kegiatan, agar lebih cepat mencapai target pembangunan daerah,” ucap Ade.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor Zulkifli menjelaskan, pada 2019 Pemkab Bogor telah melakukan seleksi terhadap tenaga honorer sebanyak 1.672 orang.

Dari jumlah itu, sebanyak 1.199 orang yang dinyatakan lulus passing grade.

Sehingga ada sebanyak 1.182 orang dari tenaga pendidik, tenaga kesehatan dan penyuluh honorer yang harus diangkat.

“Dari total keseluruhan PPPK yang dinyatakan lulus passing grade tersebut hanya sebanyak 1.182 orang diusulkan penetapan nomor induk PPPK melalui aplikasi Docudigital dan SAPK pada 30 Desember 2020. Karena 5 orang meninggal dunia dan 12 orang mengajukan pengunduran diri," kata Zulkifli.

Baca juga: 2 Pencuri Kendaraan di Kabupaten Bogor Ditembak Polisi

Sebanyak 1.182 orang tersebut terdiri dari formasi penyuluh pertanian sebanyak 44 orang dan formasi pendidik sebanyak 1.115 orang.

Kemudian formasi tenaga kesehatan atau medis sebanyak 23 orang.

"Artinya guru honorer (Kabupaten Bogor) yang paling banyak diangkat jadi PPPK," ujar dia.

Penyerahan petikan SK PPPK formasi 2019 ini dilaksanakan secara bertahap selama 5 hari, dari tanggal 2 sampai 5 Maret 2021.

Adapun penyerahan tersebut dibagi menjadi 3 sesi dalam satu hari, dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat.

“PPPK yang diangkat tersebar ke dalam Perangkat Daerah, Dinas Pendidikan 1.115 orang, Dinas Kesehatan 17 orang, Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan 39 orang, Dinas Perikanan dan Peternakan 5 orang, RSUD Cileungsi 2 orang, RSUD Ciawi 1 orang, RSUD Cibinong 3 orang,” ujar dia.