Bakal Digusur, Warga Tolak Jadi Petugas KPPS

SURABAYA, KOMPAS.com — Puluhan warga Kalimas Baru, Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantikan, Surabaya, menolak menjadi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pilgub Jatim, Agustus nanti.

Alasannya, penolakan rencana penggusuran permukiman mereka hingga saat ini belum difasilitasi. Senin (3/6/2013), puluhan dari mereka mendatangi kantor Kelurahan Perak Barat untuk mengembalikan surat tugas KPPS. Mereka juga menggelar sejumlah poster berisi menolak menjadi KPPS dan menolak rencana penggusuran.

''Kami tidak hanya menolak ditunjuk menjadi petugas KPPS, bahkan jika penggusuran tetap dilakukan, kami juga memilih tidak memberikan hak suara alias golput pada Pilgub, Pileg, dan Pilpres nanti,'' kata salah satu warga, Sumardiono.

Seperti diberitakan, PT KAI merencanakan penggusuran permukiman mereka untuk dijadikan area bongkar muat penunjang Stasiun Besar Kalimas seluas 8.900 meter persegi. Saat ini, di dalam area tersebut berdiri puluhan bangunan permukiman semi permanen dan permanen sejak puluhan tahun lalu yang dianggap PT KAI tanpa izin atau tidak resmi.

Berbagai upaya dilakukan PT KAI termasuk menjanjikan tali asih sebesar Rp 500.000 per meter persegi bagi pemilik bangunan yang dikemas dalam bentuk tabungan. Difungsikannya Stasiun Besar Kalimas Surabaya itu juga mendukung dibukanya jalur rel kereta api baru menuju areal Terminal Multipurpose Teluk Lamong.

Infrastruktur KA tersebut untuk mempermudah akses transportasi perpindahan peti kemas menuju tempat tujuan tanpa melalui jalur darat yang volumenya terus meningkat sehingga tidak menambah kemacetan di wilayah Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.