AMBON, KOMPAS -
Penandatanganan kesepakatan bersama itu dilakukan di Lapangan Merdeka, Kota Ambon, Maluku, Rabu (22/5), dalam acara yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku sebelum memulai masa kampanye Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Maluku. Empat poin kesepakatan lainnya adalah siap melaksanakan pemilu dengan jujur, adil, dan bermartabat, serta memelihara situasi aman serta sanggup mengendalikan pendukung. Bila terjadi pelanggaran, siap menerima tindakan sesuai aturan.
Selanjutnya, menjaga persatuan dan kesatuan bersama dengan TNI/Polri. Terakhir, memastikan massa pendukung berkampanye sesuai aturan dan tak menghina suku, ras, dan agama.
Pasangan calon yang menandatangani kesepakatan bersama adalah Abdullah Tuasikal-Hendrik Lewerissa, Jacobus F Puttileihalat-Arifin Tapi Oyihoe, Abdullah Vanath-Marthin Jonas Maspaitella, Herman Koedoeboen-Daud Sangadji, dan Said Assagaff-Zeth Sahuburua. Ketua tim sukses masing-masing calon juga ikut bertanda tangan.
”Masyarakat Maluku pernah merasakan pengalaman pahit saat konflik 1999. Pengalaman itu jangan sampai terulang saat Pilkada Maluku,” kata Ketua KPU Maluku Jusuf Idrus Tatuhey.
Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu juga meminta pasangan calon bersama tim sukses berkomitmen melaksanakan seluruh kesepakatan bersama selama pilkada. ”Jadilah sosok pemimpin yang patut diteladani oleh masyarakat,” ucapnya. KPU Maluku dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maluku juga diminta profesional dan tetap netral selama proses pilkada.
Gubernur juga mengingatkan, bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota yang ikut berkampanye menyukseskan calon gubernur/wakil gubernur tak melupakan tanggung jawabnya, yaitu membangun dan melayani masyarakat di daerahnya.
Seusai penandatanganan kesepakatan bersama, kelima pasangan calon kepala daerah pawai bersama di jalan-jalan utama di Ambon. Masa kampanye Pilkada Maluku pun dimulai.
Dari Jawa Timur, Rabu, Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) Kota Malang menerima laporan dugaan pembagian beras oleh satu pasangan calon wali kota/wakil wali kota Malang. Pilkada Kota Malang digelar Kamis ini.
”Laporan resmi ada tujuh buah. Indikasinya ke salah satu pasangan. Pasangan lain juga ada masalah, tetapi laporannya belum masuk ke Panwas,” papar Ketua Panwas Kota Malang Ashari Husen.