Gubernur Jabar Siapkan Plt Bupati Pangandaran

BANDUNG, KOMPAS.com -- Dalam waktu dekat ini Pangandaran akan memisahkan diri dari Kabupaten Ciamis, sehingga akan berubah nama menjadi Kabupaten Pangandaran.

Seperti diketahui, pada tanggal 25 Oktober 2012 lalu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui pengusulan pemisahan Pangandaran menjadi Kabupaten. DPR - RI sendiri sudah menetapkan dan memutuskan secara resmi dalam Undang-undang No. 21/2012 tertanggal 17 November 2012, tentang pembentukan Kabupaten Pangandaran.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas.com, Pemerintah Pro­vin­si Jawa Barat merencanakan peresmian Kabupaten Pangandaran pada tanggal 18 April 2013, sekaligus menjadikan Pangandaran menjadi daerah otonom baru. Meski begitu, segala kewenangan akan bedirinya kabupaten baru tersebut ada di tangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, saat ini sedang mempersiapkan SK untuk pelaksana teknis (Plt) Bupati Pangandaran. Heryawan menyebutkan, ada tiga nama yang dipersiapkan untuk menjadi Plt Bupati. Namun Heryawan enggan menyebutkan siapa nama ketiga calon tersebut.

"Kemungkinan besar ketiga calon tersebut dari Pemprov Jabar. Insya Allah SK-nya akan diselesaikan minggu ini. Minggu ini akan keluar SK untuk calon bupatinya. Namun kewenangannya ada di Mendagri," kata Heryawan di Bandung, Sabtu (16/3/2013).

Lanjut Heryawan, ketiga calon itu akan direkomendasikan kepada Mendagri. Kemudian Mendagri sendiri yang akan memutuskan siapa bupatinya.

"Dari ketiga calon yang sedang dipersiapkan itu, nanti Mendagri yang akan menunjuknya. Untuk prosesnya nanti tetap kembali diurus oleh gubernur untuk dibuatkan SK bupati definitif," jelas Heryawan. "Mudah - mudahan secepatnya," tambahnya.

Setelah nanti diresmikan, lanjut Heryawan, disiapkan juga APBD untuk kabupaten baru dengan mengacu pada APBD perubahan.

Pembentukan Polres

Terkait berdirinya Kabupaten Pangandaran, Kapolda Jabar Irjen Pol Tubagus Anis Angkawijaya pun mengatakan akan segera mendirikan Kepolisian Resor Pangandaran.

"Ya, kita akan bentuk Polres untuk Kabupaten Pangandaran. Kemungkinan besar akan dibentuk tahun ini, sama seperti pembentukan Polres di Kabupaten Bandung Barat (KBB), mudah-mudahan bisa dibentuk tahun ini. Untuk Pangandaran, yang penting sudah ada bupatinya dulu, baru setelah itu bisa kita bentuk Polres," kata Anis saat ditemui terpisah, Sabtu (16/3/2013).

Untuk pendirian Polres Pangandaran, Anis menyebutkan, sudah melayangkan pengajuan ke Mabes Polri berikut persyaratannya.

"Kita sudah ajukan ke Mabes Polri, pembentukan polres itu kan ada ditangan Mabes Polri, nanti kemudian izinnya akan turun dari Menteri Aparatur Negara (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, red)," jelas Anis.

Anis menambahkan, pendirian polres tergantung pemerintahan di daerah itu sendiri, apakah sudah berjalan atau belum.

"Kalau administrasi dan sistem pemerintahan sudah berjalan, nanti pembentukan polres mengikuti. Kan undang-undangnya seperti itu," jelas Anis.

Untuk perekrutan anggota yang ditugaskan di kabupaten baru tersebut, Anis mengatakan sedang memikirkannya. Menurutnya, kemungkinan sebagian anggota di Polda Jabar akan dipindahtugaskan di sana. Kemudian, sebagian lagi akan mengambil dari hasil seleksi pendaftaran anggota Polri yang saat ini sedang dilakukan.

"Kita sekarang ini menerima 1.000 anggota baru, nanti 200 sampai 300 anggota bisa ditugaskan di Polres Pangandaran," pungkasnya.