Pusat Studi Bencana di PTN Kurang Dukungan

Jakarta, Kompas - Pemerintah diharapkan mewujudkan Indonesia sebagai pusat studi mitigasi bencana alam berbasis perguruan tinggi, khususnya bidang gempa bumi, tsunami, dan gunung api. Pusat studi ini diharapkan menghasilkan penelitian dasar dan terapan yang bisa menjadi landasan pengambilan kebijakan bidang kebencanaan. Rencana yang ada sejak tiga tahun lalu, saat ini jalan di tempat.

”Pusat studi mitigasi bencana tsunami kami harapkan bisa segera terwujud seperti yang dijanjikan,” kata Direktur Tsunami and Disaster Mitigation Research Center (TDMRC) Universitas Syiah Kuala Aceh Dirhamsyah, Minggu (6/1).

Dirhamsyah mengatakan, tahun 2010, Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana ke Jepang dan menjanjikan untuk membangun pusat studi mitigasi bencana di Indonesia. Rencana ini juga diulang saat Armida saat berbicara pada Pertemuan Kerja Sama Selatan-Selatan di Nusa Dua, Bali, pada 2012.

Saat itu, Syiah Kuala Aceh digagas akan menjadi pusat studi mitigasi tsunami, Universitas Gadjah Mada menjadi pusat studi gunung api, dan Institut Teknologi Bandung menjadi basis studi kegempaan.

Menurut Dirhamsyah, pemerintah sebenarnya tinggal melanjutkan program yang telah dirintis TDMRC.

”Lembaga kami telah mendapatkan dana 5,6 juta dollar Amerika Serikat dari Multidonor Fund untuk mengembangkan pusat riset tsunami di Aceh. Kami sudah memiliki kantor dan peneliti. Namun, program itu habis anggarannya pertengahan tahun 2012,” katanya. Dirhamsyah mengatakan, saat ini TDMRC harus berjuang membayar listrik dan gaji pegawai.

Kurang dukungan

Sejak dua tahun terakhir, ITB bekerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mendirikan Program Pascasarjana Gempa bumi dan Tektonik Aktif atau Graduate Research on Earthquake and Active Tectonics (GREAT).

”Dengan program ini kami berharap bisa melakukan riset tentang gempa bumi dan menghasilkan periset masa depan. Tapi memang, saat ini dukungan lebih banyak dari luar negeri,” kata Irwan Meilano, Koordinator Program GREAT.

Danny Hilman, ahli gempa dari LIPI yang juga pengajar di GREAT, mengatakan, dukungan pemerintah sangat kurang.