Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Deddy Mizwar untuk Dongkrak Elektabilitas Heryawan

Kompas.com - 09/11/2012, 23:38 WIB
Ilham Khoiri

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com  — Sehari menjelang pendaftaran, Partai Keadilan Sejahtera semakin mantap untuk mengajukan artis senior Deddy Mizwar sebagai calon wakil gubernur dalam pemilihan kepala daerah Jawa Barat 2013.

Popularitas seniman film itu dinilai bisa mendongkrak popularitas gubernur petahana yang kini maju sebagai calon gubernur untuk periode berikutnya, Ahmad Heryawan.

"Popularitas Deddy Mizwar diharapkan dapat mendongkrak elektabilitas Aher (Ahmad Heryawan)," kata Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lutfhfi Hasan Ishaaq, lewat pesan singkat saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (9/11/2012). Anggota DPR RI itu masih mengikuti short course tentang ekonomi di Australia.

Lutfhfi Hasan Ishaaq menjelaskan, PKS sudah menggodok nama Deddy Mizwar sebagai calon wakil gubernur mendampingi Ahmad Heryawan sejak awal November. Keputusan itu didasari pertimbangan warga Jawa Barat menyukai kombinasi antara profesional dengan selebriti.

"Agar tetap fresh meski kerja serius. Dan tetap kerja serius meskipun sambil rileks," katanya.

Secara terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS Wilayah Dakwah Banten, DKI, dan Jawa Barat, Ma'mur Hasanuddin, mengungkapkan, pasangan Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar akan didaftarkan pada batas akhir pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum Daerah Jawa Barat, Sabtu ini.

Nama Deddy memang muncul sebagai salah satu sosok yang memiliki popularitas dan elektabilitas tinggi sebagai calon wakil gubernur dalam beberapa survei internal partai.

"Deddy itu seniman yang dikenal publik, dicintai orang Jawa Barat. Dia juga warga Jawa Barat karena tinggal di Bekasi. Kami juga berkomunikasi dengan dia," katanya.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com