Mendesak, Pemekaran Kabupaten Malaka

Atambua, Kompas - Masyarakat Malaka di Nusa Tenggara Timur, meminta pemerintah dan DPR segera mewujudkan pembentukan Kabupaten Malaka terpisah dari Kabupaten Belu. Itu diperlukan untuk mengembangkan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di wilayah yang berdekatan dengan Timor Leste itu.

Desakan diungkapkan perwakilan masyarakat dalam dialog perwakilan unsur pimpinan MPR dengan tokoh masyarakat di Atambua, Belu, Nusa Tenggara Timur, Rabu (31/10). Hadir, antara lain, Wakil Ketua MPR Ahmad Farhan Hamid, anggota MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman, anggota DPD Abraham Liyanto, anggota Fraksi Partai Golkar, Josef A Nae Soi, dan Bupati Belu Joachim Lopez.

Wacana pemekaran Malaka muncul sejak beberapa tahun lalu. Masyarakat berharap mereka dimekarkan dari Kabupaten Belu yang terdiri atas 24 kecamatan.

Menurut tokoh masyarakat Malaka, Marcus Joseph Mau, aspirasi pemekaran Malaka dari Kabupaten Belu merupakan kebutuhan.

Semua perwakilan unsur pimpinan MPR, beberapa anggota DPR, dan anggota DPD mengaku mendukung aspirasi pemekaran. Benny K Harman, yang juga menjadi Wakil Ketua Komisi VI DPR, mengungkapkan, Fraksi Partai Demokrat mendukung pemekaran Malaka. Persyaratan legal dan administratif sudah terpenuhi. Suara DPR bulat dan tidak menghalang-halangi.

Abraham Liyanto dan Josef A Nae Soi juga menyatakan dukungan serupa. (IAM)