Berharap Keadilan-Kearifan Lokal Masuk Unsur Demokrasi

MEDAN, KOMPAS.com--Pemerintah diharapkan dapat memasukkan unsur keadilan dan kearifan lokal sebagai indikator penilaian dalam menyusun Indeks Demokrasi Indonesia agar lebih sesuai dengan kenyataan di lapangan.

"Selama ini penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) itu terkesan sarat dengan kepentingan asing," kata pengamat sosial politik dari IAIN Sumatera Utara Ansari Yamamah di Medan, Sabtu.

Menurut dia, kesan kuatnya kepentingan asing dalam penyusunan IDI dapat dilihat dari empat pilar yang menjadi indikasi yakni kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi.

Meski empat indikator tersebut cukup baik, namun muatannya dinilai masih kebebasan sipil yang bersifat fisik serta belum memenuhi substansi dari sebuah demokrasi dan kebebasan.

Seharusnya pemerintah juga memasukkan aspek lain dari demokrasi yakni berkaitan dengan rasa keadilan, penegakan hukum, dan sistem pemerintahan yang bersih.

Selain itu, empat indikator tersebut juga dinilai "sangat meniru" kebebasan yang diterapkan barat yang selama ini terkesan "menyombongkan diri" sebagai pelaksana demokrasi sejati.

Sebagai bangsa yang beragama, seharusnya nilai keagamaan juga perlu menjadi salah satu indikator IDI meski Indonesia bukan negara agama.

Kemudian, sebagai bangsa yang memiliki kekayaan sejarah dan budaya, pemerintah juga perlu memasukkan unsur pelaksanaan kearifan lokal dalam indikator IDI.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah penilaian terhadap realisasi peraturan daerah yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat.

"Kalau kita banyak memiliki kearifan lokal, kenapa harus ’berkiblat’ ke barat," katanya.