Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI dan Polri di Papua Diminta Kompak

Kompas.com - 08/06/2012, 10:11 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian diminta kompak dalam mengatasi situasi memanas di Papua. Jika kedua institusi itu tidak serius mengusut berbagai kasus di Papua, khususnya penembakan, maka akan merugikan kedua institusi itu sendiri.

Hal itu dikatakan anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo melalui pesan singkat, Jumat (7/6/2012). Sebagian politisi Komisi I DPR tengah berada di Papua untuk bertemu dengan berbagai pihak membahas situasi di Papua.

Seperti diberitakan, situasi Papua memanas setelah satu orang tewas dan 17 lainnya terluka setelah tentara Indonesia menembaki warga sipil pascaperselisihan yang dipicu sebuah kecelakaan lalu lintas di Papua.

Penembakan itu terjadi pada Rabu ( 6/6/2012 ) malam, setelah warga menusuk seorang tentara dan melukai satu tentara lainnya di Wamena. Warga setempat marah kepada dua anggota militer itu karena menabrak seorang anak.

Tjahjo meyakini ada kelompok tertentu yang melakukan gerakan agar situasi di Papua tetap mencekam. Dia juga mengkrik jajaran intelijen di Papua yang tak berkerja optimal.

"Aparat intelijen belum ada koordinasi yang baik. Seharusnya jajaran intelijen di Papua sudah bisa menengarai dan mendeteksi dinamika perkembangannya ke arah mana," kata Tjahjo.

Sekjen PDI-P itu berharap agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan instruksi kepada jajaran Polri, TNI, dan intelijen agar membentuk tim khusus untuk menuntaskan masalah keamanan di Papua.

"Kalau perlu berkantor di Papua. Penegakan hukum harus obyektif dan berkeadilan. Hargai Masyarakat Papua. Dibutuhkan pemimpin yang tidak sekedar berkuasa di Papua, tapi pemimpin yang adil," pungkas Tjahjo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PDI-P Tak Bakal Cawe-cawe dalam Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran

    PDI-P Tak Bakal Cawe-cawe dalam Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran

    Nasional
    Saksi Sebut Pedangdut Nayunda Nabila Dititip Kerja di Kementan jadi Asisten Anak SYL

    Saksi Sebut Pedangdut Nayunda Nabila Dititip Kerja di Kementan jadi Asisten Anak SYL

    Nasional
    Gerindra: Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet

    Gerindra: Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet

    Nasional
    9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Dorong Pelibatan Unit Kerja Kreatif

    9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Dorong Pelibatan Unit Kerja Kreatif

    Nasional
    Cegah Jual Beli Suara, Perludem Minta MK Lanjutkan Sengketa PPP-Partai Garuda ke Pembuktian

    Cegah Jual Beli Suara, Perludem Minta MK Lanjutkan Sengketa PPP-Partai Garuda ke Pembuktian

    Nasional
    Minta Pejabat Kementan Beli Mikrofon Rp 25 Juta, SYL: Saya Pinjam Dek

    Minta Pejabat Kementan Beli Mikrofon Rp 25 Juta, SYL: Saya Pinjam Dek

    Nasional
    Zulhas Sebut Para Mendag APEC 2024 Sepakat Dorong Digitalisasi dalam Perdagangan di Era Modern

    Zulhas Sebut Para Mendag APEC 2024 Sepakat Dorong Digitalisasi dalam Perdagangan di Era Modern

    Nasional
    Bantah Tak Solid, Elite PDI-P Sebut Semua Kader Boleh Berpendapat Sebelum Megawati Ambil Keputusan

    Bantah Tak Solid, Elite PDI-P Sebut Semua Kader Boleh Berpendapat Sebelum Megawati Ambil Keputusan

    Nasional
    BNPT: Indonesia Berkomitmen Tindak Lanjuti Resolusi Penanganan Anak yang Terasosiasi Kelompok Teroris

    BNPT: Indonesia Berkomitmen Tindak Lanjuti Resolusi Penanganan Anak yang Terasosiasi Kelompok Teroris

    Nasional
    PKS Akui Komunikasi dengan Anies dan Sudirman Said untuk Pilkada DKI

    PKS Akui Komunikasi dengan Anies dan Sudirman Said untuk Pilkada DKI

    Nasional
    Bantah Diam-diam Revisi UU MK, Wakil Ketua DPR Ungkit Menko Polhukam Saat Itu Minta Tak Disahkan sampai Pemilu

    Bantah Diam-diam Revisi UU MK, Wakil Ketua DPR Ungkit Menko Polhukam Saat Itu Minta Tak Disahkan sampai Pemilu

    Nasional
    PKS Komunikasi Intens dengan PKB Cari Tandingan Khofifah-Emil Dardak

    PKS Komunikasi Intens dengan PKB Cari Tandingan Khofifah-Emil Dardak

    Nasional
    Gerindra Dukung Khofifah-Emil Dardak pada Pilkada Jatim dan Ahmad Dhani di Surabaya

    Gerindra Dukung Khofifah-Emil Dardak pada Pilkada Jatim dan Ahmad Dhani di Surabaya

    Nasional
    Pertahanan Udara WWF Ke-10, TNI Kerahkan Jet Tempur hingga Helikopter Medis

    Pertahanan Udara WWF Ke-10, TNI Kerahkan Jet Tempur hingga Helikopter Medis

    Nasional
    Kementan Keluarkan Rp 317 Juta untuk Keperluan Pribadi SYL, Termasuk Umrah, Bayar Kiai, dan “Service Mercy”

    Kementan Keluarkan Rp 317 Juta untuk Keperluan Pribadi SYL, Termasuk Umrah, Bayar Kiai, dan “Service Mercy”

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com