Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tokoh Bangsa Jangan Lupakan Pancasila

Kompas.com - 03/06/2012, 10:33 WIB
Imam Prihadiyoko

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan, meminta semua kekuatan tokoh bangsa, baik dalam pemerintahan, politik, maupun kemasyarakatan untuk mengembalikan tegaknya nilai-nilai Pancasila. Upaya ini perlu dilakukan agar suasana kehidupan bernegara serta bermasyarakat dapat terwujud secara berdaulat, harmonis, dan melahirkan kemartabatan rakyat untuk hidup sejahtera.

"Jangan lupakan Pancasila," ujar Syahganda, Senin (3/6/2012) di Jakarta, terkait peringatan hari lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni.

Menurut dia, para tokoh bangsa tidak boleh bersikap abai atas terjadinya kemerosotan nilai Pancasila. Pengabaian ini membuat keadaan masyarakat kehilangan pedoman luhur dalam berbangsa.

"Lihat saja kondisi sekarang, terkikisnya hasrat solidaritas sosial maupun persatuan nasional, lemahnya pengaturan kepentingan rakyat terhadap modal asing, berkembangnya perekonomian kapitalisme yang antirakyat dan sangat neoliberalistik, serta hilangnya kebanggaan pada nasionalisme keindonesiaan," tuturnya. 

Terlebih kagi, kata Syahganda, kondisi sosial kemasyarakatan semakin mencemaskan karena mudah tersentuh konflik, baik horizontal maupun vertikal, sementara tatanan hukum yang mengendur dan tidak sepenuhnya mengayomi rasa keadilan rakyat juga begitu memprihatinkan.  

Ia menilai, akibat terabaikannya nilai-nilai Pancasila, kesulitan hidup ekonomi rakyat pun menjadi mencolok karena pemerintah lebih membela pelaku ekonomi bebas berjiwa kapitalis sekaligus berwujud neoliberalis. "Ini kan hanya terkonsentrasi untuk menguntungkan segelintir pihak yang bekerja sama dengan jaringan kapitalisme internasional dan pemegang kekuasaan," ujarnya.

Syahganda mengemukakan, tatanan ekonomi nasional sejauh ini tidak berkiblat pada keberadaan rakyat sebagai pemilik kedaulatan negara. Oleh karena itu, diperlukan pembebasan dari kungkungan perekonomian neoliberalisme terhadap bentuk-bentuk ekonomi kerakyatan agar tercipta revitalisasi ataupun kemandirian nasib rakyat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com