Polisi Jangan Lepas Tanggung Jawab

JAKARTA, KOMPAS.com - Setara Institute mendesak kepolisian melakukan pengusutan tuntas terhadap pelaku, keterlibatan dan pembiaran oleh aparat keamanan. Proses ini harus dilakukan secara adil dan transparan, agar tidak semakin memperburuk pandangan publik terhadap kepolisian yang sering kali dicap menjadi pelindung (backing) kepentingan pemodal.

"Setara Institute mendesak Kementerian Kehutanan dan instansi terkait untuk mencabut izin sementara dari kedua perusahaan perkebunan yang terlibat, sampai proses hukum membuktikan sampai tingkat mana keterlibatan mereka dalam kekerasan tersebut," kata Ketua BP Setara Institute Hendardi dalam siaran persnya Kamis (15/12/2011).

Menurut Hendardi, Setara Institute mendesak negara memberikan perlindungan kepada warga negara terutama terhadap hak kehidupan dan penghidupan.

Presiden harus memerintahkan instansi terkait untuk memberikan perlindungan hak dan hukum terhadap masyarakat petani dan masyarakat ulayat adat. Serta negara harus bersikap aktif terhadap penyelesaian konflik sumber daya alam (SDA), antara masyarakat dengan pemodal/investor, hampir disemua wilayah di Indonesia kasus serupa juga terjadi. Bila hal ini tidak di respon dengan baik dan cepat, hal ini sangat mungkin terjadi di beberapa tempat lainnya.

"Setara Institute meminta Komnas HAM mempublikasi laporan investigasi bentrokan Mesuji tentang meninggal dan tertembaknya beberapa masyarakat petani pada bulan November 2011. Setara Institute juga mendesak Komnas HAM membentuk tim pencari fakta gabungan (TGPF) yang melibatkan tokoh sipil yang berwibawa untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi sejak beroperasinya kedua perusahaan tersebut," kata Hendardi.

Di tengah perayaan hari HAM Internasional 10 Desember,masyarakat Indonesia dikagetkan dengan dugaan peristiwa pelanggaran HAM dan penyelewengan wewenang aparat negara terhadap hak masyarakat tani di dua wilayah di daerah perbatasan antara Lampung dan Sumatera Selatan.

Konflik yang bermula ketika dua perusahaan swasta yang mendapat hak konsesi dari Departemen kehutanan yaitu PT Sumber Wangi Alam (SWA) di wilayah Sungai Sodong Mesuji, Sumatera Selatan, dan PT Silva Inhutanidi wilayah Mesuji, Lampung,memperluas lahan untuk penanaman kelapa sawit dan karet pada tahun 2003. Lahan yang diperluas tersebut sebagian adalah lahan yang dikelola oleh masyarakat setempat dan diklaim sebagai tanah ulayat.

Perluasan lahan mendapat tentangan dari masyarakat setempat. Konflik memuncak ketika kedua perusahaan tersebut dengan memperkerjakan penjaga bayaran (istilah salah digunakan oleh beberapa pihak dengan menyebutnya sebagai PAM Swakarsa) yang juga dibekingi aparat kepolisian untuk mengusir penduduk dan masyarakat adat dari lahan tersebut.

Sejak tahun 2009 terjadi peningkatan kekerasan dilahan sengketa di kedua wilayah, beberapa kali terjadi peristiwa kekerasan antara masyarakat petani dengan perusahaan dan penjaga bayaran serta antara masyarakat dengan pihak kepolisian.

Masyarakat yang mempertahankan tanahnya mengalami pengusiran, penganiayaan, penangkapan, kekerasan seksual bahkan pembunuhan. Terakhir pada tanggal 10 November terjadi penembakan terhadap seorang petani yang mengakibatkan meninggalnya 1 orang dan beberapa orang lainnya tertembak peluru tajam.