Kampung Pulo seperti Rumah Terapung

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Syafrudin N. Simelu menegaskan pemerintah bertugas menjamin dan melindungi hak hidup warga, termasuk bebasnya pemukiman warga dari ancaman banjir. "Bukan hanya segera, ini kewajiban pemerintah, terutama Gubernur (DKI Jakarta) untuk membereskan banjir," kata Syafrudin saat meninjau lokasi banjir di Kampung Pulo, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (22/11/2011).

Ia meminta Pemprov DKI Jakarta tidak lagi menunda-nunda upaya penanganan banjir di Kampung Pulo yang sudah berlangsung sejak Maret 2011. "Ini sudah seperti rumah terapung. Kondisi ini sangat memprihatinkan," kata Syafruddin di hadapan warga.

Usai mengelilingi kawasan banjir tersebut, ia mengungkapkan, kondisi kesehatan warga sangat tidak terjamin dengan lingkungan yang selalu tergenang serta dipenuhi lumpur dan sampah.

Bersama sejumlah staf lain dari Komnas HAM, Syafruddin meninjau langsung lokasi pemukiman penduduk serta aliran Kali Krukut sepanjang kawasan tersebut. Ditemani Ketua RT 11 RW 03 Kampung Pulo Sugiyono, peninjauan dimulai dari RT 11, dilanjutkan ke RT 10, RT 09, dan berakhir di RT 14. Seorang staf bertugas mendokumentasikan kondisi rumah penduduk dan aliran Kali Krukut yang menyempit di beberapa lokasi serta gorong-gorong yang dibangun Korps Marinir. Beberapa titik alur kali yang telah berubah juga turut diamati.

Syafruddin juga mengungkapkan Komnas HAM akan mengadakan pertemuan dengan dua pihak terkait, Pemprov DKI dan Korps Marinir, pada pekan depan. "Kita akan coba meminta masing-masing pihak untuk memikirkan penanganan yang harus segera dilakukan," terang Syafruddin.

Ia juga berjanji akan mengupayakan pertemuan kedua pihak tersebut dengan warga Kampung Pulo.

"Kami tidak dalam posisi pengambil keputusan, kami hanya bisa mengingatkan masing-masing pihak untuk menghormati hak warga," kata Syafruddin.