Hentikan Kekerasan di Tanah Papua - Kompas.com

Hentikan Kekerasan di Tanah Papua

Kompas.com - 21/11/2011, 01:58 WIB

Jakarta, Kompas - Untuk menyelesaikan persoalan Papua, hal penting yang harus dilakukan adalah menghentikan kekerasan negara di tanah Papua. Setelah itu, menasionalisasi seluruh aset/kekayaan Indonesia yang dikuasai asing, seperti Freeport, yang hingga kini menimbulkan persoalan di Papua.

”Yang terjadi adalah praktik korporasi yang menjalankan praktik-praktik ketidakadilan,” kata Ketua Umum Relawan Perjuangan Demokrasi Masinton Pasaribu dalam dialog Petisi 28 bertema ”Mengungkap Kolonialisme dari Lubang Tambang” di Jakarta, Minggu (20/11).

Menurut Masinton, sejarah kehadiran PT Freeport di Indonesia adalah sejarah pengukuhan beroperasinya mesin-mesin penjajahan baru yang merampok kekayaan Indonesia. Dari tahun ke tahun, Freeport terus meraup keuntungan besar dari tambang emas, perak, tembaga, dan uranium. Menurut PT Freeport, penghasilan bersihnya mencapai 20 juta dollar AS (Rp 180 miliar) per hari atau lebih kurang Rp 70 triliun per tahun.

”Sebanyak 99 persen keuntungan Freeport dari tanah Papua dibawa ke Amerika Serikat dan hanya 1 persen yang diberikan kepada Indonesia. Secuil keuntungan yang diserahkan ke Indonesia itu hanya dinikmati oleh segelintir pengusaha dan pejabat pusat di Jakarta serta pejabat daerah di Papua,” katanya.

Pelanggaran HAM

Selama 10 tahun pelaksanaan otonomi khusus Papua tidak berarti banyak bagi peningkatan kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur di Papua. Bahkan, tujuh tahun usia pelaksanaan otonomi khusus Papua di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono justru melebarkan jurang kesenjangan di Papua. Tindak kekerasan aparat TNI/Polri sejak zaman Orde Baru, Soeharto, terhadap rakyat Papua masih dilanjutkan oleh Presiden Yudhoyono.

Menurut Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), banyak terjadi kasus kekerasan yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua dalam 40 tahun terakhir. Bahkan, beberapa di antaranya merupakan pelanggaran HAM berat. Namun, kata Koordinator Kontras Haris Azhar, kasus pelanggaran HAM berat, seperti kasus Wamena dan Wasior, tidak pernah dituntaskan meski berkasnya telah sampai di Kejaksaan Agung.

Presiden Yudhoyono di Nusa Dua, Bali, Sabtu malam, mengatakan, jika tentara atau polisi, termasuk yang ditempatkan di Papua, melanggar hukum atau melanggar HAM, mereka pasti akan ditindak.

”Tetapi, ada situasi di Papua karena ada gerakan-gerakan Papua merdeka, ada masalah kedaulatan negara, mereka menyerang TNI, Polri, pekerja, dan rakyat. Ketika tentara melakukan pembelaan diri, mengapa itu tidak boleh? Mengapa itu dikatakan melanggar HAM. Mereka melakukan tugasnya. Tetapi, kalau mereka dalam tindakannya melebihi kepatutan, bisa dilakukan investigasi,” kata Presiden dalam jumpa pers setelah KTT ASEAN dan KTT Asia Timur berakhir. (LOK/ONG/OSD)


Editor

Terkini Lainnya

Alasan Penggalangan Dana Kampanye Ridwan Kamil Diadakan di Jakarta

Alasan Penggalangan Dana Kampanye Ridwan Kamil Diadakan di Jakarta

Megapolitan
Andro Si K9 Milik Bea Cukai Kelelahan Mengendus Kapal  Win Long BH 2998

Andro Si K9 Milik Bea Cukai Kelelahan Mengendus Kapal Win Long BH 2998

Regional
Diduga Terima Suap dari Calon Bupati, Ketua Panwaslu dan Anggota KPU Ditangkap

Diduga Terima Suap dari Calon Bupati, Ketua Panwaslu dan Anggota KPU Ditangkap

Regional
'Megawati Rombak Tradisi Ketum Partai Otomatis Capres'

"Megawati Rombak Tradisi Ketum Partai Otomatis Capres"

Nasional
India Wacanakan Layanan Bedah Plastik Gratis bagi Warga Miskin

India Wacanakan Layanan Bedah Plastik Gratis bagi Warga Miskin

Internasional
Indonesia Mini di 'Kampus Toleransi' Salatiga

Indonesia Mini di "Kampus Toleransi" Salatiga

Regional
Buka Festival Shalawat, Jokowi Ajak Umat Jaga Kedamaian di Tahun Politik

Buka Festival Shalawat, Jokowi Ajak Umat Jaga Kedamaian di Tahun Politik

Regional
Berdagang di Atas Trotoar Tanah Abang, PKL Kesal Ditertibkan Satpol PP

Berdagang di Atas Trotoar Tanah Abang, PKL Kesal Ditertibkan Satpol PP

Megapolitan
Lebih dari 1.000 Perempuan ISIS Berpotensi Kembali ke Eropa

Lebih dari 1.000 Perempuan ISIS Berpotensi Kembali ke Eropa

Internasional
Pengendara Moge yang Terobos Pintu Tol Diduga Idap Skizofrenia

Pengendara Moge yang Terobos Pintu Tol Diduga Idap Skizofrenia

Regional
Gelar 'Gala Dinner' di Kemayoran, Ridwan Kamil Kumpulkan Rp 1,2 Miliar

Gelar "Gala Dinner" di Kemayoran, Ridwan Kamil Kumpulkan Rp 1,2 Miliar

Megapolitan
Aparat Gabungan Belum Temukan Bukti Narkotika di Kapal Win Long BH 2988

Aparat Gabungan Belum Temukan Bukti Narkotika di Kapal Win Long BH 2988

Regional
Penyebar Ujaran Kebencian Antar-suku di Medsos Ditangkap Bersama Ponsel dan SIM Card

Penyebar Ujaran Kebencian Antar-suku di Medsos Ditangkap Bersama Ponsel dan SIM Card

Regional
Kapolri Perintahkan Jajarannya untuk Silaturahmi dengan Persatuan Islam.

Kapolri Perintahkan Jajarannya untuk Silaturahmi dengan Persatuan Islam.

Regional
Mabes Polri Kirim Helikopter untuk Pengamanan Pilkada Sulawesi Selatan

Mabes Polri Kirim Helikopter untuk Pengamanan Pilkada Sulawesi Selatan

Regional

Close Ads X