Memecat Kader, Kebangkrutan Parpol

SEMARANG, KOMPAS.com — Pakar komunikasi politik Universitas Diponegoro Semarang, Muchamad Yulianto, Selasa (20/9/2011), mengemukakan, kasus hasil pemilu kepala daerah di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang dibatalkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi menjadi sinyal bagi kebangkrutan partai politik.

"Keputusan MK yang mengharuskan Pilkada Pati diulang hanya mendasari tidak terakomodasinya bakal calon Imam Suroso dari DPP PDI-P merupakan bukti parpol bisa bangkrut karena konflik internal, bukan faktor eksternal," ujar Muchamad Yulianto ketika memaparkan refleksi Pilkada Pati pasca-keputusan MK pada diskusi publik yang diselenggarakan Kelompok Diskusi Wartawan Provinsi Jawa Tengah di Semarang.

Muchamad Yulianto mengatakan, kasus pembangkangan yang dilakukan oleh mantan Ketua DPC PDI-P Pati Sunarwi mengingatkan kasus serupa yang pernah dialami Mardidjo, mantan Ketua DPD PDI-P Jateng, yang juga dipecat karena nekad mencalonkan diri sebagai Gubernur Jateng pada 2003.

Dalam konteks politik budaya, kasus Sunarwi yang melakukan pembangkangan merupakan budaya khas orang Pati. Banyak orang Pati beranggapan yang membesarkan PDI-P di Pati itu bukan orang DPP, tetapi kader-kader berkualitas di lokal daerah itu.

Dari segi politik, pemecatan kader, apalagi pimpinan partai di tingkat daerah, sangat tidak menguntungkan bagi parpol ke depan. Masyarakat akan melihat tindakan pemecatan itu bentuk arogansi pimpinan DPP yang banyak disikapi dengan lebih memilih berpihak pada kader yang sudah dipecat.

Masyarakat sudah lebih cerdas karena pemecatan hanya atas dasar rekomendasi tidak penting karena rekomendasi atas pencalonan yang dikeluarkan DPP lebih permainan elite politik semata.

Sementara itu, calon bupati yang teranulir, Haryanto, mengatakan, dirinya siap mengikuti pilkada ulang sesuai amar keputusan MK. Sebagai calon bupati yang perolehan suara mencapai 244.000, mestinya ketika MK membuat keputusan membatalkan kemenangan calon bupati Sunarwi, dirinya yang terpilih.

Perolehan suara hanya terpaut 56.000 dengan Sunarwi. Perolehan suara ini sudah cukup besar karena Bupati Tasiman yang kini menjabat sejak tahun 2006 hanya memperoleh suara 146.000 ketika pilkada, ujar Haryanto.