Jumat, 28 November 2014

News /

KONSOLIDASI DEMOKRASI PAPUA (2)

Hilangnya Esensi Demokrasi

Kamis, 28 April 2011 | 02:44 WIB

Edna C Pattisina

Pemilihan gubernur Papua periode 2011-2016 masih setengah tahun lagi. Jika tidak ada perubahan, pemilihan gubernur dijadwalkan pada 26 Oktober mendatang. Namun, spanduk dan baliho para calon telah berkibar-kibar mulai dari ibu kota Jayapura hingga kampung-kampung di wilayah perbatasan.

Ada beberapa nama yang telah mengibarkan dirinya lengkap dengan semboyan, potret diri, bahkan akun di Facebook. Mereka adalah Lukas Enembe yang saat ini menjadi Bupati Puncak Jaya, Klemen Tinal yang juga adalah Bupati Mimika, dan Bupati Jayapura Habel Melkias Suawe. Masih ada beberapa nama lagi yang beredar seperti Alex Hesegem yang kini Wakil Gubernur Papua, bahkan dikabarkan Gubernur Papua Barnabas Suebu pun belum keluar dari bursa calon kepala daerah.

Selain kemeriahan baliho di mana-mana, suasana sudah mulai panas. Padahal, selain nama wakil gubernur belum banyak disebut-sebut, partai yang akan mengusung para calon juga belum eksplisit mengelus-elus jagonya. Yang jelas, soal klaim pun muncul dalam berbagai bentuk.

Hal itu misalnya Lukas Enembe yang pernah mencalonkan diri lima tahun silam. Ia menyatakan mendapat restu dari DPP Partai Demokrat. Tak heran balihonya tersebar di mana-mana berdampingan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Calon-calon lain seperti Klemen dengan motonya ”Membangun Papua Mandiri” juga tidak ketinggalan mengadakan pertandingan voli ”Papua Mandiri Cup” dengan hadiah puluhan juta rupiah.

Pertanyaan mendasar tentunya, apakah kemeriahan ini sebuah bentuk pesta demokrasi untuk rakyat, bahwa gubernur terpilih punya komitmen terhadap konstituennya, atau sekadar ingar-bingar pesta sesaat? ”Hubungan calon dan pemilih selesai begitu pemilu selesai. Istilahnya beli putus,” kata pengamat politik Universitas Cenderawasih Bambang Sugiono.

Kalimat Bambang itu sejalan dengan hasil evaluasi 2010 oleh Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP). Dalam laporannya, ALDP menyebutkan ada ketidaksiapan berdemokrasi dari partai politik. Politik uang sangat marak, bahkan sejak penentuan calon secara internal di partai hingga saat mobilisasi massa dan kampanye.

Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk menerima noken sebagai salah satu mekanisme pemilihan juga menjadi celah untuk politik uang. Pasalnya, mekanisme itu berarti menyerahkan hak suara pada ondoafi (kepala suku). ”Hanya orang-orang yang punya dana besar yang bisa ikut dan menang pilgub,” kata Latifah Anum Siregar, Ketua ALDP.

Massa pun menjadi apatis dan berorientasi pada kepentingan sesaat dan mengandalkan hubungan kekerabatan. Apalagi, dalam kehidupan sehari-hari, telah terlihat bagaimana para birokrat memiliki gaya hidup yang luar biasa mewah sejak mengucurnya dana otonomi khusus ke Papua sesuai Undang-Undang Nomor 21/2001.

Masyarakat kekurangan

Padahal, banyak masyarakat yang kekurangan akses ekonomi, pendidikan, dan fasilitas kesehatan. Latifah Anum menggambarkan, betapa gaya hidup hura-hura itu begitu vulgarnya di mata masyarakat. ”Mereka sewa rumah besar, beli mobil, dimintai uang oleh keluarga besarnya, kalau hendak natalan belanja ke Jakarta, menyuplai tim suksesnya mulai dari telepon genggam sampai atap rumah,” kata Latifah Anum.

Hal serupa ditengarai anggota Majelis Rakyat Papua Arobi Ahmad yang pernah ikut dalam kancah pertarungan calon wakil gubernur pada pilkada lalu. Ia bahkan menyebutkan, maraknya spanduk di mana-mana sementara partai politik sebagai perahu untuk pencalonan belum jelas adalah masa menjual diri. Para calon masih dalam tahap perang psikologis ketika dua calon bisa mengklaim dukungan dari parpol yang sama. Hal itu juga yang membuat pemilu jadi rentan menimbulkan konflik internal partai.

”Money politics (politik uang) sekarang dominan,” kata Arobi. Yang perlu dilakukan para calon hanya perlu mengumbar janji dan memasang foto yang jelas. Apalagi, masyarakat cenderung memutuskan pada saat terakhir.

”Meski demikian, memang ada keunggulan spesial seperti pemberdayaan distrik dan kebiasaan kandidat untuk turun ke kampung-kampung dengan jalan kaki,” kata Arobi.

Dari sisi perangkat penyelenggara pilkada juga dikhawatirkan masih banyak ketidaksiapan. Pada pengalaman 2010, ALDP menyoroti KPU kota/kabupaten hingga ke jajaran terdepan di tingkat distrik dan kampung yang belum memahami tugasnya dengan baik dan masih mudah terjebak pada kepentingan kelompok tertentu. Berbagai dugaan suap muncul seperti di KPU Jayapura saat anggota KPU dianggap meloloskan calon tertentu, ada juga dugaan tentang penggelembungan hasil pilkada.

Lemahnya pendidikan politik dan sistem kontrol bagi pemilih dan parpol berdampak pada munculnya masalah di KPU terkait penghitungan suara. Buntutnya, muncul saling gugat di Mahkamah Konstitusi. Hasilnya, mulai dari perintah melakukan penghitungan suara ulang di distrik tertentu (seperti di Kabupaten Merauke) atau melakukan pilkada ulang (bukan putaran kedua) dan memasukkan pasangan calon yang sebelumnya tidak diloloskan oleh KPU setempat (Kota Jayapura).

Sekretaris Umum Dewan Adat Papua Leonard Imbiri menengarai, berbagai unsur kontra demokrasi seperti politik uang dan tidak mampunya perangkat pilkada membuat masyarakat jadi apatis. Masyarakat jadi terpolarisasi antara kepentingan primodialisme dan oportunistik yang sesaat. Menurutnya, pembagian sentimen tidak sekadar antara masyarakat pantai dan gunung, tetapi juga bagaimana pengalaman politik dengan masing-masing calon.

”Siapa yang menjamin suara yang kita kasih untuk A akan tetap untuk A. Ada banyak praktik yang membuat suara masyarakat hilang bahkan di beberapa tempat. Caranya dengan dibuat seperti ada kerusuhan dahulu, lalu kita tidak tahu bagaimana dengan kotak suara,” katanya.

Leonard mengatakan, berbeda dengan kultur masyarakat Papua, bentuk pemilihan yang ada saat ini tidak memungkinkan ada dialog. Yang ada hanya demokrasi simbolis yang ujung-ujungnya tidak akan memperjuangkan agenda yang penting buat masyarakat.

Lima tahun lalu, Dewan Adat Papua sempat membuat mekanisme agar para calon berbasis pada sukunya. Ada tata cara kembali ke suku yang diwajibkan bagi para calon tersebut. Dengan demikian, saat menjadi pemimpin, calon tersebut berkomitmen untuk masyarakat dan tidak pada dirinya sendiri.

Demokrasi hanya simbol

Ironisnya, ketika mekanisme kultural itu tidak terlaksana lagi, mekanisme formal juga belum berjalan sempurna. Dalam masa pemerintahan Gubernur Barnabas Suebu saat ini misalnya, anggota DPR Papua merasakan sulitnya legislatif melakukan fungsi kontrol terhadap eksekutif. ”Kita ketemu saja hanya setahun sekali, saat nota tahunan. Bagaimana bisa komunikasi,” kata Wenan Watori, anggota DPRP.

Hal itu berkaitan dengan satu masalah mendasar yaitu tentang pemilihan gubernur yang sesuai dengan UU Otonomi Khusus Pasal 7 (1a), yang seharusnya pemilihan gubernur dilakukan oleh DPR Papua. Namun, kekhususan itu dihapuskan oleh UU No 35/2008. DPRP seperti tidak punya gigi dalam melakukan fungsi kontrol terhadap gubernur.

Para bupati juga mendasarkan UU No 21/2001 tentang Otonomi Khusus sebagai landasan bagi mereka menerima dana otsus. Namun, dengan menggunakan UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, bupati dan wali kota tidak perlu mempertanggungjawabkan penggunaan dana itu kepada gubernur. ”Akibatnya, ada wewenang, tetapi tidak ada pengendalian,” kata Bambang Sugiono.

Proses demokrasi hanya berjalan dalam tataran simbol. Secara esensial, birokrat belum menjadi alat rakyat untuk mencapai tujuan jangka panjang. Yang ada masih dalam taraf memanfaatkan kanal-kanal primodialisme.

Dikhawatirkan, proses konsolidasi demokrasi malah akan mundur karena politik oligarki tersebut. ”Sepanjang proses demokrasi belum menghasilkan pemimpin yang bagus untuk rakyat Papua, itu berarti proses ini belum berhasil,” kata Bambang Sugiono.


Editor :