Hilangnya Esensi Demokrasi

Demokrasi hanya simbol

Ironisnya, ketika mekanisme kultural itu tidak terlaksana lagi, mekanisme formal juga belum berjalan sempurna. Dalam masa pemerintahan Gubernur Barnabas Suebu saat ini misalnya, anggota DPR Papua merasakan sulitnya legislatif melakukan fungsi kontrol terhadap eksekutif. ”Kita ketemu saja hanya setahun sekali, saat nota tahunan. Bagaimana bisa komunikasi,” kata Wenan Watori, anggota DPRP.

Hal itu berkaitan dengan satu masalah mendasar yaitu tentang pemilihan gubernur yang sesuai dengan UU Otonomi Khusus Pasal 7 (1a), yang seharusnya pemilihan gubernur dilakukan oleh DPR Papua. Namun, kekhususan itu dihapuskan oleh UU No 35/2008. DPRP seperti tidak punya gigi dalam melakukan fungsi kontrol terhadap gubernur.

Para bupati juga mendasarkan UU No 21/2001 tentang Otonomi Khusus sebagai landasan bagi mereka menerima dana otsus. Namun, dengan menggunakan UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, bupati dan wali kota tidak perlu mempertanggungjawabkan penggunaan dana itu kepada gubernur. ”Akibatnya, ada wewenang, tetapi tidak ada pengendalian,” kata Bambang Sugiono.

Proses demokrasi hanya berjalan dalam tataran simbol. Secara esensial, birokrat belum menjadi alat rakyat untuk mencapai tujuan jangka panjang. Yang ada masih dalam taraf memanfaatkan kanal-kanal primodialisme.

Dikhawatirkan, proses konsolidasi demokrasi malah akan mundur karena politik oligarki tersebut. ”Sepanjang proses demokrasi belum menghasilkan pemimpin yang bagus untuk rakyat Papua, itu berarti proses ini belum berhasil,” kata Bambang Sugiono.