Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejumlah Tokoh Deklarasikan Geram

Kompas.com - 27/01/2011, 14:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah tokoh dengan latar belakang profesi dan politik yang terbagung dalam Gerakan Rakyat Anti Mafia Hukum (Geram Hukum) menandatangani enam poin deklarasi Gerakan Rakyat Anti Mafia Hukum, Kamis (26/1/2011) di Galery Cafe, Taman Ismail Marzuki, Jakarta.

Direktur Pukat UGM Zainal Arifin Mochtar membacakan enam poin deklarasi tersebut.

Dalam deklarasi itu, mereka menolak menyerahkan seluruh harapan pemberantasan korupsi kepada pengelola negara yang suka menyalahgunakan wewenang. "Kami memahami tegaknya hukum dan memerangi korupsi adalah tugas negara. Namun, kami menolak menyerahkan seluruhnya harapan kepada pengelola negara," ujar Zainal.

Meski begitu, semua pihak wajib berikhtiar dengan hak kewarganegaraan melawan korupsi. "Presiden boleh siapa saja, pemerintah bisa silih berganti, tapi gerakan antikorupsi tidak boleh surut," kata Zainal.

Sebab, Geram Hukum masih meyakini bahwa semua pihak memiliki niat memerangi korupsi. "Kecuali pihak yang korup, mencuri uang rakyat, mengemplang pajak, memberi dana, dan menerima suap," katanya. Setiap pihak memiliki kewajiban setara untuk mengesampingkan perbedaan dan berbagi beban memerangi korupsi.

Poin lain adalah mereka akan mendukung pihak-pihak yang berperan melawan korupsi, seperti KPK, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, LPSK, PPATK, dan Pengadilan Tipikor. Akan tetapi, mereka menolak keras politisasi hukum dan kriminalisasi terhadap setiap pihak yang bekerja dalam memerangi korupsi. 

"Tak ada perlawanan tanpa keringat. Kemenangan tak bisa tanpa semangat. Untuk Indonesia lebih baik, kita tak bisa gentar, apalagi menyerah," kata Zainal.

Pada pembacaan deklarasi tersebut hadir, antara lain, Rektor Universitas Paramadhina Anies Baswedan, pengamat politik Eep Saefulloh Fatah, budayawan dan tokoh pers Goenawan Mohamad, pengamat politik Ikrar Nusa Bakti, praktisi hukum Todung Mulya Lubis, Wimar Witoelar, dan Taufik Bashari.

Adapun elemen masyarakat yang turut menandatangani deklarasi, antara lain, Bambang Harymurti, Chatib Basri, Bambang Widjojanto, Burhanudin Muhtadi, Dian Sastro, Glenn Fredly, Ifdhal Kasim, J Kristiadi, Rheinald Kasali, Rosianna Silalahi, Saldi Isra, dan Yeni Wahid.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com