Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gubernur: Jangan Hanya Dihitung dari Jumlah

Kompas.com - 25/01/2011, 18:04 WIB

BANDUNG, KOMPAS.com Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyatakan, masyarakat Jabar bisa tersinggung jika dianggap tidak toleran terhadap kehidupan beragama. Pernyataan itu terkait laporan yang menyebutkan bahwa tingkat pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan tertinggi terjadi di Jabar.

Heryawan di Bandung, Selasa (25/1/2011), mengatakan, dari sisi jumlah, kasus kehidupan beragama di Jabar memang paling besar. Akan tetapi, dampak sosialnya tidak meluas. "Dampak kejadian di Ciketing, Kota Bekasi, misalnya, hanya berlangsung di sana," katanya.

Laporan Setara Institute menyebutkan, Jabar merupakan provinsi dengan tingkat pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan tertinggi. Dalam laporan itu tercatat, di Jabar terdapat 91 peristiwa pelanggaran dari total 216 peristiwa di Indonesia yang terjadi tahun 2010.

Beban populasi Jabar yang paling besar di Indonesia dengan penduduk sekitar 43 juta orang juga bisa memberikan dampak. "Kasus Ahmadiyah, misalnya, bagaimana tidak terjadi paling banyak di Jabar. Jumlah penduduknya saja paling besar," tuturnya.

Heryawan mengatakan, setidaknya persoalan kehidupan beragama di Jabar tidak pernah menelan korban hingga tewas. Pihak-pihak yang berupaya memanaskan suasana pun dapat ditangani. Ia berharap, pengamat, pakar, atau pihak terdidik tidak menilai Jabar dari kuantitas kasus saja.

Heryawan mengatakan, pihaknya terus bekerja mengatasi berbagai persoalan kehidupan beragama dengan baik. "Kami juga menangani secara persuasif sehingga situasi kondusif. Pastinya, kami berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Jabar selama 24 jam," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Nasional
Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Nasional
Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Nasional
Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Nasional
Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Nasional
Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com