"Nasib" Yogya Diputuskan 8 April

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan melakukan pengambilan keputusan tingkat II terhadap RUU tentang Keistimewaan DI Yogyakarta pada tanggal 7 atau 8 April mendatang dalam rapat paripurna DPR. Menurut Ketua Komisi II DPR, 8 April merupakan akhir masa sidang III tahun 2010-2011 yang menjadi batas akhir pembahasan RUUK DIY di DPR.

Setelah menentukan penetapan tahapan dan jadwal pembahasan RUU hari ini, Kamis (20/1/2011), Chairuman mengatakan pekan depan, komisi akan segera melanjutkannya dengan menggelar rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar. Di sini, pemerintah akan menyampaikan keterangan dari pihak pemerintah.

Menurut jadwal yang diterima Kompas.com, komisi akan melanjutkan rapat pada tanggal 26 Januari mendatang dengan agenda mendengarkan penjelasan pemerintah mengenai draf yang sudah diajukan ke DPR RI. Setelah itu, rapat kerja dilanjutkan kembali sepekan berikutnya. Komisi juga menjadwalkan rapat dengar pendapat atau rapat dengar pendapat umum dengan tokoh masyarakat dan akademisi.

Chairuman mengatakan, tak tertutup kemungkinan komisi akan mendengarkan masukan dari Sri Sultan Hamengkubuwono X dan DPRD DI Yogyakarta serta melakukan kunjungan langsung ke Yogyakarta dalam dua tahap, yaitu antara tanggal 17-19 Februari dan 22-26 Februari. Selanjutnya, komisi akan menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) fraksi-fraksi kepada Sekretariat Komisi II DPR RI.

"Seluruhnya tentu akan kita tinjau, seluruh keistimewaan Yogyakarta. Bukan hanya penetapan atau bukan. Itu kan hanya salah satu aspek pelaksanaan keistimewaan. Bagaimana, karena kita juga mengetahui Republik Indonesia diproklamasikan 17 Agustus 1945 berdasarkan UUD 1945. Dibicarakan jauh-jauh sebelum kemerdekaan, pilar-pilar kenegaraan kita, kenapa kita pilih republik, konstitusi kita, kehidupan kerakyatan kita, kebersamaan dalam berbangsa dan bernegara," katanya.

Komisi II juga mengagendakan rapat kerja bersama Mendagri dan Menhukham hingga DIM akan dibahas bersama dan diserahkan secara resmi kepada Panja untuk dilanjutkan pembahasan di tingkat Panja, Tim Perumus dan Tim Sinergi. Sebelum dibawa ke paripurna, komisi akan menggelar rapat kerja kembali untuk mendengarkan pendapat akhir mini fraksi dan pengambilan keputusan tingkat I beberapa hari sebelum paripurna.