Demokrat Khianati Rakyat Yogya

YOGYAKARTA, KOMPAS.com- Fraksi Partai Demokrat menjadi satu-satunya fraksi yang tidak mendukung penetapan keistimewaan Yogyakarta pada rapat RUU Keistimewaan DIY di DPRD, Rabu (13/12/2010). Oleh massa yang hadir di gedung dewan itu, mereka pun dituding pengkhinat masyarakat Yogyakarta.

DPRD Yogyakarta menggelar rapat untuk mengetahui sikap masyarakat Yogyakarta menanggapi polemik keistimewaan DIY. Seluruh fraksi, kecuali demokrat, menyatakan mendukung keistimewaan Yogyakarta dan penentuan gubernur dan wakil gubernur melalui mekanisme penetapan, bukan pemilu. Sikap mayoritas itu dijadikan sikap DPRD Yogyakarta.

Usai sidang, semua wakil fraksi, kecuali Demokrat, berbicara di depan rakyat. Ketidakhadiran Fraksi Demokrat dan sikap mereka menolak penetapan Sultan Hamengkubuwono dan Sri Paduka Pakualam sebagai gubernur dan wakil gubernur dinilai masyarakat yang hadir tidak sejalan dengan aspirasi warga Yogyakarta.

"Hanya ada satu partai yang tidak mendukung keistimewaan Yogyakarta dan penetapan Sultan Hamengkubuwono dan Sri Paduka Pakualaman sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, yaitu Partai Demokrat," kata pemandu acara, Hendro Plered.

"Dengan begitu, kita tahu siapa yang mengkhianati masyarakat Yogyakarta. Kita juga jadi tahu, partai apa yang tidak akan dipilih pada pemilu mendatang," tambahnya.

Pernyataan pembawa acara itu disambut tepuk tangan dan seruan setuju masyarakat yang hadir, yang tidak hanya warga Yogyakarta, tetapi juga warga provinsi lain, misalnya Papua dan NTT.