Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Inilah Sikap Fraksi-fraksi soal RUUK DIY

Kompas.com - 11/12/2010, 15:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com- Pemerintah tetap keukeuh mengusulkan agar Gubernur DI Yogyakarta dipilih melalui pemilihan di DPRD seperti halnya gubernur di daerah lain. Lalu bagaimana sikap fraksi-fraksi di DPR?

1. Partai Golkar: Kami akan bersungguh-sungguh mempertahankan keistimewaan Yogyakarta (Priyo Budi Santoso, Ketua DPP Golkar)

2. PDI Perjuangan: Keistimewaan Yogyakarta menyatu dengan sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Untuk itu, kami mendukung penetapan. Namun, Sultan HB X juga harus memosisikan dirinya sebagai gubernur dan sultan untuk semua masyarakat Yogyakarta, tidak menjadi milik partai politik tertentu (Tjahjo Kumolo, Sekjen PDI Perjuangan)

3. PKS: PKS menyeseuaikan diri dengan keinginan masyarakat Yogyakarta. Kami pernah survei, dan umumnya warga Yogya pilih penetapan (Mahfudz Siddiq, Wakil Sekjen PKS)

4. PAN: Sebelum menentukan sikap, kami akan menimbang kelebihan dan kekurangan naskah RUU usulan pemerintah (Teguh Juwarno, Sekretaris Fraksi PAN DPR)

5. PPP: Perkembangan historis, sosial, dan politik membuat kami memutuskan mendukung penetapan. Persoalan jika sultan dinilai terlalu tua atau masih kanak-kanak bisa diatasi dengan membuat aturan perwalian (M Romahurmuzly, Sekretaris FPPP DPR)

6. PKB: Kami belum bisa menentukan sikap karena belum menerima draft RUU dari pemerintah (Marwan Jafar, Ketua Fraksi PKB DPR)

7. Partai Gerindra: Kami mendukung Sultan sebagai Gubernur dan Paku Alam sebagai Wakil Gubernur Yogyakarta. Namun, Sultan harus meninggalkan posisinya di partai politik, karena dia milik semua golongan (Ahmad Muzani, Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR)

8. Partai Hanura: Kami tetap menginginkan penetapan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Yogyakarta. Sikap ini untuk menghormati keistimewaan Yogyakarta, penghargaan kepada sejarah daerah itu, dan untuk memenuhi aspirasi masyarakat Yogya (Sarifuddin Sudding, Wakil Ketua Fraksi Hanura DPR)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com