Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Negara Kita Kan Rawan Bencana...

Kompas.com - 06/11/2010, 08:50 WIB

PADANG, KOMPAS.com - "Negara kita kan rawan bencana. Semua sudah tahu itu. Tapi kenapa masyarakatnya tidak sadar bencana dan antisipasinya," ujar Ketua Konsorsium Pengurangan Risiko Bencana Dadang Sudardja. Menurut Dadang sifat Indonesia rawan bencana sudah menjadi rahasia umum. Pemerintah juga sudah memiliki rencana aksi nasional berupa UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanganan Bencana Nasional. Namun, setiap bencana terjadi, minimal ratusan jiwa melayang.

Menurutnya, antisipasi bencana nasional tidak sepenuhnya tergantung pada UU, ujung tombaknya adalah kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana. "Pemerintah harus punya keseriusan, memperkuat kapasitas masyarakat untuk memiliki kemampuan dalam menghadapi bencana. Masyarakat harus dilatig untuk mitigasi bencana dengan berbasis pada komunitas masyarakat. Jadi mereka tidak panik lagi ketika terjadi bencana," ungkap Dadang kepada Kompas.com, di Padang, Sabtu (6/11/2010).

Upaya memperkuat kapasitas masyarakat ini bisa difasilitasi melalui sekolah-sekolah, komunitas masyarakat di desa atau secara khusus membentuk tim siaga bencana di masing-masing desa. "Sebenarnya banyak modul mengenai tanggap bencana. LSM-LSM juga punya banyak sekali," katanya.

Dadang mengatakan pemerintah melalui Tim 9 juga sudah memiliki peta zonasi kerentanan bencana di Indonesia, termasuk peta jalur evakuasi. "Namun sistem peringatan awal atau early warning system tidak berjalan maksimal," katanya.

Masyarakat kurang dilibatkan dalam upaya mitigasi. Idealnya, di negara rawan bencana, masyarakatnya fasih mengenai gejala-gejala alam menjelang bencana dan cara menyelamatkan diri. Termasuk ke mana mereka harus pergi ketika bencana khas setempat datang...

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

    Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

    Nasional
    Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

    Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

    Nasional
    Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

    Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

    Nasional
    Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

    Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

    Nasional
    Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

    Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

    Nasional
    PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

    PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

    Nasional
    Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

    Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

    Nasional
    Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

    Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

    Nasional
    Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

    Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

    Nasional
    PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

    PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

    Nasional
    Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

    Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

    Nasional
    Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

    Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

    Nasional
    Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

    Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

    Nasional
    Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

    Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

    Nasional
    5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

    5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com