Wuih.. Inefisiensi PLN Capai Rp 158,557 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com — Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah melakukan inefisiensi biaya produksi listrik kurun waktu 2002-2008 sebesar Rp 158,557 triliun atau Rp 22,651 triliun per tahun. Angka ini didapat berdasarkan penelitian ICW selama tahun 2002-2008.

Pemborosan itu terjadi diakibatkan tidak adanya dukungan pemerintah dalam penyediaan bahan bakar pembangkit listrik dan tidak adanya kesungguhan pemerintah dalam kebijakan harga pasokan bahan bakar pembangkit listrik. "Ini tidak hanya tanggung jawab PLN. Tapi terkait juga dengan kebijakan lembaga lain seperti Departemen ESDM atau Kementerian Negara BUMN," ucap Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas, dalam media briefing di Kantor ICW, Kalibata Timur, Jakarta, Rabu (3/12).

Angka tersebut selisih dari kebutuhan BBM atau gas untuk memproduksi dengan harga BBM/gas di pasaran. Namun, banyak pembangkit listrik yang seharusnya bahan bakarnya menggunakan gas, tetapi malah menggunakan BBM. "Bahan bakar utama pembangkit listrik PLN semestinya menggunakan gas, namun karena pemerintah tidak menyediakan maka digunakanlah BBM," ucap Firdaus.

Untuk menekan inefisiensi ini, menurut ICW, PLN harus menghapuskan praktik rente dan memutus relasi politik bisnis dalam pengelolaan listrik Indonesia. Selain itu, PLN perlu melakukan perbaikan manajemen sehingga meningkatkan integritas dan profesionalitas pelayanan kepada para pelanggan.