PNPM Lamongan 2009 Rp 5,66 Miliar

LAMONGAN, KAMIS — Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (PNPM Mandiri P2KP) di Lamongan tahun ini naik mencapai Rp 5,66 miliar.

Tahun lalu Lamongan menerima Program Paket P2KP Tahap II dengan anggaran dari APBN Rp 2,5 miliar dengan sharing swadaya masyarakat sebanyak Rp 1,145 miliar.

Pada Lokakarya Pengembangan dan Penguatan Forum Komunikasi antar-Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Kamis (19/2), Sekretaris Kabupaten Lamongan Fadeli berharap agar BKM sebagai organisasi masyarakat bisa semakin berperan di masyarakat. Forum antar-BKM mendorong BKM untuk lebih bertanggung jawab dalam mengelola berbagai kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Tanggung jawab itu menyangkut pemanfaatan dana bantuan, pemulihan kembali kondisi ekonomi masyarakat maupun penataan lingkungan perumahan atau permukiman kumuh. Selain itu, diharapkan forum ini bisa memfasilitasi BKM agar dapat mengomunikasikan hasil maupun proses pelaksanaan program yang dilaksanakan, katanya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan Ismunawan menyampaikan, PNPM Mandiri P2KP merupakan salah satu program untuk mengatasi kemiskinan di perkotaan. Total dana PNPM Mandiri P2KP 2009 Rp 5,66 miliar tersebut termasuk dana sharing dari APBD Kabupaten. Rinciannya, dana dari APBN sebesar Rp 4,528 miliar, dana sharing dari APBD Kabupaten Lamongan sebesar Rp 1,132 miliar.

Dana tersebut direncanakan pada seluruh desa dan kelurahan pada kecamatan Lamongan dan Paciran sebanyak 37 desa/kelurahan. "Program tahun 2008 pada 25 BKM tersebar di 15 kecamatan dan sudah terealisasi 100 persen," kata Ismunawan.

Program Perbaikan Kualitas Lingkungan Permukiman atau Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP) tahun 2008 dilaksanakan di 13 lokasi desa/kelurahan di sembilan kecamatan. Realisasi pendanaan APBD sebesar Rp 227,944 juta dan dari ADB (Asian Development Bank) sebesar Rp 2,051 miliar. Program NUSSP tahun 2007 dilaksanakan di 16 lokasi desa/kelurahan pada 15 kecamatan dengan realisasi pendanaan APBD sebesar Rp 277,925 juta dan ADB sebesar Rp 2,239 miliar.

Program fisik NUSSP berupa pembangunan infrastruktur permukiman dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan dilaksanakan selama 4 tahun (2005-2008). NUSSP merupakan upaya peningkatan kapasitas, baik di tingkat pemerintah maupun melalui keswadayaan masyarakat dalam penyediaan perumahan yang layak dan sehat. Dengan NUSSP, melakukan penataan lingkungan dan rehabilitasi prasarana permukiman pengembangan mekanisme relokasi permukiman masyarakat miskin yang lebih manusiawi, kata Ismunawan.